Pengusaha Minta Presiden Terpilih Benahi Tol Laut dan Logistik
JAKARTA - Kalangan usaha sektor maritim berharap pemerintahan terpilih ke depan bisa lebih memperdalam program di sektor transportasi laut.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Carmelita Hartoto mengatakan, pembangunan infrastruktur sektor maritim telah massif dilakukan pada periode 2014-2019. Namun sektor industri masih perlu mendapatkan perhatian yang layak.
”Mengatasnamakan masyarakat maritim, kami berharap agar perhatian terhadap maritim Indonesia agar lebih dalam lagi,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Baca Juga: Lembaga Survei Pastikan Quick Count Dilakukan dengan Integritas Tinggi
Carmelita mengatakan, sebagai negara kepulauan, pelayaran nasional adalah lokomotif logistik nasional dan moda transportasi nasional massal yang efisien untuk mengangkut berbagai komoditas.
”Jangan sampai lokomotif ini mengalami gangguan dan bisa merusak mata rantai logistik. Sebab, sisi positifnya telah dirasakan meski ada hambatan. Kita berharap program kemaritiman bisa dilanjutkan lebih mendalam lagi,” jelasnya.
Carmelita menambahkan, pemberdayaan pelayaran nasional dibutuhkan mengingat tumbuh atau lesunya pelayaran akan berdampak bagi 18 clusterbisnis lain meliputi logistik, galangan kapal, asuransi, dan pendidikan SDM maritim.
”Karenanya kami mengucapkan selamat kepada calon presiden terpilih supaya bisa melanjutkan program kemaritiman yang lebih dalam lagi,” pungkas Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association ini.
Hal yang sama dituturkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman yang menyebutkan program tol laut harus mampu memadukan program logistik di darat.
”Tidak hanya sektor transportasi laut, namun bagaimana memadukan antara laut, udara dan jalur logistik darat. Ini penting sebab masih merupakan satu mata rantai yang sama,” ungkapnya.
Baca Juga: PDIP Sebut Prabowo Tak Konsisten soal Quick Count
Dia menambahkan, ke depan pemerintah jangan hanya bertumpu pada infrastruktur jalur tol. Namun, harus bisa memberikan jaminan kepada angkutan logistik melalui jalan-jalan nasional milik pemerintah.
”Sedangkan koordinasi dengan pemerintah daerah juga sangat perlu, karena mereka inilah yang berwenang terhadap pengelolaan jalan-jalan daerah,” katanya.
Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengungkapkan, sarana dan prasarana di bidang transportasi harus dipadukan. Selama ini pemerintah hanya fokus membangun satu subsektor saja tanpa melihat keterpaduannya.
”Ini perlu dipikirkan, mengingat terlalu banyak pembangunan infrastruktur melalui peresmian-peresmian namun belum banyak disosialisasikan keterpaduannya. Padahal untuk membangun infrastruktur tersebut, biayanya juga tidak sedikit,” pungkasnya. (Ichsan Amin)
(Dani Jumadil Akhir)
