nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Syarat Warga DKI Jakarta Dapat Diskon PBB 50%

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 24 April 2019 10:56 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 24 20 2047324 ini-syarat-warga-dki-jakarta-dapat-diskon-pbb-50-nQ551TPnpn.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan memberikan diskon pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 50% bagi pemilik lahan maupun bangunan terbengkalai yang bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

Tujuannya supaya RTH lebih banyak dan tidak hanya disiapkan pemerintah. Adapun alasan pemberian diskon 50%, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena 50% bagian lainnya untuk membangun dan merawat yang dilimpahkan kewenangannya kepada pemilik lahan tersebut.

Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan dan Pemprov DKI akan memiliki RTH lebih banyak tanpa harus belanja lahan.

”Jalan protokol seperti Sudirman-MH Thamrin, lalu Cawang sampai Slipi, semua lahan kosong di tempat itu tidak digunakan, maka PBB dinaikkan 200%. Bila mereka membuka tanah kosong tersebut untuk lahan terbuka yang dapat diakses masyarakat, maka PBBnya dipotong 50%,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

 Baca Juga: Rumah Beralih Fungsi Jadi Kafe hingga Warung Akan Dikenai Pajak

Dia juga memastikan PBB dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar tidak dihapus. DKI justru akan menggratiskan PBB bagi orangorang yang telah berjasa untuk bangsa dan negara. Kebijakan pembebasan PBB untuk rumah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar tetap berjalan tahun ini dan peraturannya dibuat setiap tahun.

Artinya, tiap tahun selalu ada pembebasan sehingga meski revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Rumah dan Rusun dengan NJOP hingga Rp1 miliar melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tertulis pembebasan PBB berlaku hanya sampai 31 Desember 2019, pembebasan PBB pada 2020 bukan berarti tidak ada lagi.

Menurut Anies, seluruh guru di Jakarta dan pensiunan akan dibebaskan PBB-nya termasuk veteran, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS, perintis kemerdekaan, pahlawan nasional, penerima bintang kehormatan dari presiden, mantan presiden, serta mantan wakil presiden bakal mendapatkan pembebasan PBB.

”Jadi, pembebasan PBB itu malah ditambah sekarang. Kalau dulu hanya NJOP di bawah Rp1 miliar, sekarang orangorang yang dianggap berjasa pada bangsa akan dibebaskan. Namun, ini hanya untuk rumah pertama, rumah kedua enggak,” kata Anies.

Dia menuturkan, adanya pembebasan PBB tentunya mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). Maka itu, Pemprov DKI harus menggenjot PAD dari kegiatan yang memiliki nilai tambah.

 Baca Juga: Anies: Rumah di Bawah Rp1 Miliar Masih Gratis PBB

Caranya dengan mendata ulang bangunan atau gedung, misalnya gedung dihitung per lantai 1.000 meter, kenyataannya bisa mencapai 1.300 meter, termasuk bangunan yang berubah peruntukan dan kepemilikan. Anies belum bisa mendapatkan gambaran persentase peningkatan PAD dari pendataan ulang tersebut.

”Kenapa saya enggak bisa sebut data, karena datanya enggak lengkap. Tapi kita sudah ukur bahwa insyaallah dengan kita memberikan kemudahan, tetap kita bisa dapat pendapatan yang cukup,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali meminta Pemprov DKI menarik PBB dari bangunan komersial di Jakarta, meski NJOP bangunan itu kurang dari Rp1 miliar, termasuk rumah milik orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara.

Menurutnya, di Jakarta terdapat ribuan rumah makan dan kos-kosan yang tidak dikenakan PBB karena NJOP-nya di bawah Rp1 miliar. Misalnya rumah makan di samping Masjid Cut Meutia, Jakarta Pusat tidak pernah dikenakan pajak, padahal memiliki omzet besar.

”Bisa lebih dari Rp100 juta tiap bulan, namun setiap makan di situ saya lihat tidak pernah dipungut pajak. Di Jakarta mungkin ada ribuan rumah makan seperti itu. Potensi pajaknya besar, tapi belum dioptimalkan,” katanya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI itu menilai rencana pengkajian ulang pergub yang mengatur tentang kebijakan pembebasan PBB bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar perlu dilakukan demi menjunjung prinsip keadilan.

PKB dan BBNKB di Jaktim Rp2,9 Triliun

Sementara itu, Unit Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Samsat Jakarta Timur optimistis mampu mencapai target perolehan pajak sebesar Rp2,9 triliun pada 2019.

Kepala Unit PKB dan BBNKB Samsat Jakarta Timur Iwan Syaefuddin mengatakan, berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut. ”Kami ada target harian hingga per bulan sehingga pencapaian target dapat terukur,” ucapnya.

Optimalisasi pencapaian target dilakukan dengan berbagai cara melalui layanan jemput bola Samsat Keliling, razia gabungan, penagihan door to door kepada pemilik kendaraan yang belum daftar ulang (BDU), layanan akhir pekan, penambahan Gerai Samsat, serta sosialisasi melalui media sosial.

”Kami juga memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Melalui berbagai cara itu, kami optimistis target bisa tercapai,” ujarnya.

Kasubbag Tata Usaha Unit PKB dan BBNKB Samsat Jakarta Timur HA Hendro P menyebutkan, pada 2018 perolehan PKB sebesar Rp1,7 triliun dan BBNKB Rp1,1 triliun. ”Secara akumulatif, pencapaian PKB dan BBNKB melebihi target ditetapkan atau mencapai 104,32%,” katanya.

Periode Januari 2019, perolehan PKB Rp158 miliar dan BBNKB Rp101 miliar. Kemudian, PKB pada Februari Rp133 miliar dan BBNKB Rp86 miliar. ”Untuk Maret 2019 penerimaan PKB Rp148 miliar dan BBNKB Rp88 miliar. Rata-rata di atas target per bulan, masih on the track,” kata Hendro. (Bima Setiyadi/Helmi Syarif)

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini