nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rumah Beralih Fungsi Jadi Kafe hingga Warung Akan Dikenai Pajak

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 23 April 2019 12:59 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 23 470 2046935 rumah-beralih-fungsi-jadi-kafe-hingga-warung-akan-dikenai-pajak-WWrlMpJf1S.jpg Foto: Okezone

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan mengenai pajak bagi bangunan atau rumah yang beralih fungsi maupun kepemilikan. Ke depan seluruh bangunan akan didata ulang agar akurat dan penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) maksimal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Rumah dan Rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp1 miliar. Revisi tersebut dituangkan melalui Pergub Nomor 28 Tahun 2019 yang menyebutkan pembebasan PBB tak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah fungsi maupun kepemilikan.

Dalam Pergub Nomor 28 Tahun 2019 terdapat beberapa ayat yang ditambahkan antara lain Pasal 2A mengecualikan pembebasan PBB bagi objek pajak yang mengalami peralihan hak kepemilikan, penguasaan ataupun pemanfaatan kepada wajib pajak badan. Kemudian Pasal 4A menyatakan bahwa pembebasan PBB berlaku hanya sampai 31 Desember 2019.

 Baca Juga: Penerimaan Perpajakan Capai Rp279,9 Triliun

Meski demikian, Pemprov DKI belum dapat memastikan apakah kebijakan pembebasan PBB akan dicabut atau tidak.

"Yang penting pada 2019 PBB dengan NJOP di bawah Rp1 miliar tetap dibebaskan. Kita sedang melakukan pendataan mulai April, Mei, Juni. Mudah-mudahan Juli sudah selesai semua. Kita akan punya data bangunan di Jakarta yang lengkap," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Seluruh aturan akan diselaraskan hingga akhir tahun agar ketika pendataan selesai Pemprov DKI memiliki data lengkap kemudian pemprov akan menyusun kebijakan tentang PBB. Termasuk tempat yang disebut sebagai rumah tinggal, namun dalam praktiknya terdapat kegiatan komersial seperti koskosan, warung, dan sebagainya. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu tidak ingin ada rumah tinggal di kawasan komersial diperlakukan sebagai komersial. Hal tersebut tidak adil dan dia tidak ingin membebani pajak kepada mereka.

"Jangan bicara soal pembebasan PBB, bukan bebas saja, tapi kebijakan ke depannya," ungkap Anies.

 Baca Juga: KPK Pantau Pendapatan Pemda dari Pajak Hotel-Restoran

Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, terdapat 990.437 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang tidak dikenai PBB. NJOP bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 2019 di Jakarta menunjukkan kenaikan harga rata-rata sekitar 13,5%.

Tahun lalu NJOP tertinggi di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat yakni Rp93.963.000, sedangkan tahun ini meningkat menjadi Rp109.420.000. NJOP terendah pada tahun lalu di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara Rp916.000 kemudian pada tahun ini meningkat jadi Rp1.573.000.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menuturkan, kebijakan menghapus atau memberlakukan kembali PBB di bawah NJOP sebesar Rp1 miliar merupakan kewenangan gubernur. Namun, Pemprov DKI harus mengevaluasi dulu kenaikan NJOP di wilayah terdampak di mana banyak pemilik rumah atau lahan yang sudah pensiun atau mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya untuk membayar PBB akhirnya masyarakat terbebani pembayaran PBB.

"Dampak kenaikan NJOP kan menaikkan pembayaran PBB. Ini harus diinventarisasi dulu. Pensiunan dan warga berpenghasilan rendah itu perlu ada kekhususan," katanya.

Dia berharap hasil dari pendapatan kenaikan PBB di alokasikan kepada masyarakat sekitar yang wilayahnya mengalami kenaikan sehingga warga atau wajib pajak merasakan dam paknya.

"Kami harap pemerintah daerah mengalokasikan di wilayah mana pajak dipungut. Jangan sampai terjadi ketimpangan lalu dialokasikan ketempat lain. Itu harus berkeadilan. Warga mau bayar pajak apabila ada dampak yang dirasakan," ucap Bestari.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Pemprov DKI mengevaluasi kembali kenaikan NJOP dan meninjau ulang sesuai peruntukan tata ruang. Kenaikan tidak bisa dilihat dari kawasan yang sudah terkenal elite kemudian mahal seperti Menteng dan Kebayoran, sementara warganya banyak yang sudah pensiun sehingga tak mampu membayar dan terpaksa menjual kemudian yang membeli pengusaha.

"Akibatnya setelah dibeli rumah tersebut diubah menjadi tempat usaha kafe, resto, dan lainnya. Jangan sampai karena NJOP tinggi sehingga fungsi bangunan berubah dan kawasan peruntukan juga berubah," ungkapnya.

Dia juga menyoroti hasil penggunaan pajak di mana penggunaannya harus fokus penanganan masalah utama seperti penataan kampung kumuh, peremajaan kawasan terpadu, relokasi warga tepi sungai/situ/waduk, pembangunan rusunawa di kawasan terpadu, subsidi biaya pendidikan, serta kesehatan. (Bima Setiyadi)

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini