nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PPATK Taksir Pertumbuhan Transaksi Digital Naik hingga USD22,3 Miliar

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 30 April 2019 14:11 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 30 320 2049820 ppatk-taksir-pertumbuhan-transaksi-digital-naik-hingga-usd22-3-miliar-5wUCzvwrBG.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar acara diseminasi terkait rekomendasi kebijakan hukum mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi penyelenggara teknologi finansial dan virtual asset.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pada era big data, semua hal hampir terdigitalisasi. Di era ini segala hal dituntut akurat, dan efisien.

Menurutnya, adanya inovasi tak hanya melibatkan pemilik modal besar, melainkan masyarakat bisa berpartisipasi dengan modal yang sangat minimal, melalui dikenalkan konsep sharing-economy.

"Berdasarkan statistik dari 2018 menyatakan bahwa jumlah proyeksi nilai pertumbuhan transaksi teknologi finansial pada tahun 2017 adalah sebesar USD18,6 miliar dan tahun 2018 adalah sebesar USD22,3 miliar, atau terdapat kenaikan sebesar 24,6%, dan akan terus meningkat nilai transaksinya setiap tahunnya," ujarnya di Kantor PPATK Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: PPATK Awasi 1,3 Juta Rekening yang Diduga Lakukan Tindak Pencucian Uang

Dia menuturkan, meningkatnya nilai pertumbuhan transaksi sebagaimana tersebut di atas dikarenakan Indonesia termasuk salah satu negara pengguna internet tertinggi se-ASEAN, yaitu sebesar 132,7 miliar pengguna berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2018.

"Kehadiran teknologi lainnya juga mendukung terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tutur dia.

Dia menambahkan, inovasi memiliki dua sisi, yaitu sisi yang memberikan manfaat atau sisi yang berpotensi mendisrupsi layanan jasa keuangan tradisional. Efek disrupsi yang akan terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan dan persaingan yang tidak sehat.

"Dalam rangka meminimalisasi dampak negatif inovasi maka inovasi perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mengedepankan tata kelola yang baik agar tercipta perlindungan konsumen," kata dia.

Baca Juga: Ketua KPK Minta PPATK Cegah Tindak Pencucian Uang Masuk Pinjaman Online

Berdasarkan data statistik dari statista 2019, lanjut dia, diperoleh informasi bahwa per Januari 2019 major competitors for Fintech companies 46% berasal dari sesama FinTech di Indonesia, 29% berasal dari existing penyedia jasa Keuangan, 21% berasal dari sesama FinTech di negara regional, dan 4% berasal dari e-commerce.

Inovasi perlu ditumbuh kembangkan melalui pembangunan ekosistem keuangan digital yang mendukung ekosistem dimaksud dengan melibatkan banyak unsur yang saling berinteraksi untuk mendapatkan manfaat bersama (mutual benefit), termasuk PPATK dan otoritas terkait.

"Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko, termasuk risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta prinsip kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku," pungkas dia.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini