Pemindahan Ibu Kota Jadi Lokomotif Ekonomi di Luar Jawa
Dia berharap kebijakan ini lebih efektif dalam upaya pemerataan ekonomi kawasan. “Sebenarnya dengan adanya otonomi daerah tidak perlu lagi memikirkan ibu kota negara di mana, karena distribusi sumber daya menyebar. Tapi hampir 20 tahun desentralisasi, ternyata itu (distribusi) tidak terjadi. Dana transfer semakin besar, tetapi kegiatan ekonomi tetap ada di Pulau Jawa,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, untuk hal dasar seperti kebutuhan lahan, harus dipastikan sejak awal di bahwa penguasaan penuh pemerintah. Menurutnya, jika hal ini saja tidak tuntas maka bukan pemerataan yang didapat, tapi malah masalah baru diperoleh.
“Lokasi yang menjadi ibu kota negara tidak saja soal luasnya yang dipastikan, tapi juga status hukumnya harus jelas. Kalau masih tidak jelas malah jadi penghambat. Nanti yang terjadi di daerah sengketa lahan,” tuturnya.
Baca Juga: Lokasi Masih Rahasia, Lahan Ibu Kota Baru Pakai Tanah Negara
Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan sumber pendanaan pemindahan ibu kota negara itu. Dia menilai anggaran sebesar lebih dari Rp400 triliun bukanlah angka yang kecil.
