Pemindahan Ibu Kota Jadi Lokomotif Ekonomi di Luar Jawa
JAKARTA - Salah satu harapan dari kebijakan pemindahan ibu kota negara adalah terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Maka, untuk dapat merealisasikan hal tersebut kajian pindah ibu kota harus dilakukan dengan matang.
Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berpandangan, jika kajian dilakukan dengan baik, dampak positifnya akan dirasakan masyarakat di daerah. Harus diakui, ibu kota negara baru akan menjadi lokomotif yang menarik ekonomi daerah-daerah lain. Terutama, untuk daerah-daerah yang selama ini sulit bergerak.
“Saya kira kajian harus sangat matang. Selain itu, persiapannya juga harus baik sehingga pemerataan bisa terlihat,” kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng saat dihubungi kemarin.
Seperti diketahui, pekan lalu pemerintah menyatakan akan memulai perencanaan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Di antara wacana yang muncul, alternatif ibu kota negara adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Robert mengakui, rencana pemindahan ibu kota negara akan berdampak positif bagi daerah.
Baca Juga: Sofyan Djalil Pastikan Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis
Dia berharap kebijakan ini lebih efektif dalam upaya pemerataan ekonomi kawasan. “Sebenarnya dengan adanya otonomi daerah tidak perlu lagi memikirkan ibu kota negara di mana, karena distribusi sumber daya menyebar. Tapi hampir 20 tahun desentralisasi, ternyata itu (distribusi) tidak terjadi. Dana transfer semakin besar, tetapi kegiatan ekonomi tetap ada di Pulau Jawa,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, untuk hal dasar seperti kebutuhan lahan, harus dipastikan sejak awal di bahwa penguasaan penuh pemerintah. Menurutnya, jika hal ini saja tidak tuntas maka bukan pemerataan yang didapat, tapi malah masalah baru diperoleh.
“Lokasi yang menjadi ibu kota negara tidak saja soal luasnya yang dipastikan, tapi juga status hukumnya harus jelas. Kalau masih tidak jelas malah jadi penghambat. Nanti yang terjadi di daerah sengketa lahan,” tuturnya.
Baca Juga: Lokasi Masih Rahasia, Lahan Ibu Kota Baru Pakai Tanah Negara
Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan sumber pendanaan pemindahan ibu kota negara itu. Dia menilai anggaran sebesar lebih dari Rp400 triliun bukanlah angka yang kecil.
“Apakah pemerintah akan membiayai sendiri atau ada sumber pendanaan lain. Ini juga harus dipikirkan,” katanya.
Menurut Robert, penting bagi Presiden Joko Widodo membentuk satu tim khusus untuk mempersiapkan pemindahan ini. Pasalnya hal ini tidak cukup hanya dikaji oleh Bappenas, tapi perlu melibatkan pakar-pakar dari kampus ataupun organisasi nonpemerintah. Apalagi pemindahan ini tidak semata-mata memindahkan lokasi, tapi juga perlu kesepakatan politik dengan DPR.
Sementara itu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono menyatakan, tanah Borneo bagian tengah yang notabene berada di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya relatif aman dari bencana alam gempa bumi.
“Kalau dari faktor kegempaan ya memang Pulau Kalimantan itu memang relatif lebih aman dari pulau di Indonesia lainnya,” ujar Rahmat saat diskusi Polemik MNC Trijaya yang bertajuk Peta Bencana, Risiko dan Pencegahannya di Jakarta kemarin.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
