Ibu Kota Pindah, Menteri Bambang: Jakarta Buatan Belanda
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional (BPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, Jakarta yang kini menjadi Ibu Kota Indonesia merupakan buatan pemerintahan Belanda pada masa penjajahan. Oleh sebab itu, pemerintah menginginkan pembentukan Ibu Kota yang memang berasal dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri.
"Fakta sejarah menunjukkan Jakarta itu menjadi ibu kota karena memang dahulu merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda sejak 1916. Makanya istana dan sebagainya ada di Jakarta," katanya dalam diskusi mengenai pemindahan Ibu Kota di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Jadi Lokomotif Ekonomi di Luar Jawa
Dia menyatakan, keinginan untuk membangun ibu kota yang merupakan pemikiran bangsa Indonesia itu, akan dituangkan dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Nantinya, kota baru ini akan dibangun dengan yang berkelas internasional.
"Sehingga ingin dibangun ibu kota yang modern, yakni smart, green, dan beauty," katanya.
Menurut Bambang, pembuatan ibu kota Baru bukan berarti membuat Jakarta versi baru. Dia menekankan, kota yang dibangun ini luasnya lebih kecil dari Jakarta dan memang dibangun khusus untuk pemerintahan. Sehingga pusat bisnis tetap berada di Jakarta.
"Jadi sebenarnya ini tidak hanya sekedar membuat Ibu Kota baru tapi juga membuat perekonomian baru sehingga bisa menyeimbangi kesenjangan yang selema ini terjadi antara Jawa dan pulau di luar Jawa," kata dia.
Baca Juga: Sofyan Djalil Pastikan Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis
Adapun pemerintah memiliki tiga kandidat pemindahan ibu kota yakni di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi. Di mana ada dua skenario pemindahan yakni pertama dengan anggaran Rp466 triliun untuk kebutuhan lahan mencapai 40 ribu hektare (ha) dan 1,5 juta jiwa terdiri dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kementerian dan lembaga (k/l), tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.
Skema kedua yakni dengan anggaran sebesar Rp323 triliun untuk kebutuhan lahan mencapai 30 ribu ha dan ASN yang bekerja di tingkat k/l, tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri yang bermigrasi sebanyak 870 jiwa.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
