Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Raih WTP dari BPK, Ini yang Disorot Sri Mulyani
"Jadi dari keseluruhan belanja APBN, kita harus mulai memikirkan secara serius bagaimana neraca itu betul-betul mencerminkan bagaimana policy dan UU kita dalam mengatur belanja pemerintah. Itu yang mungkin menjadi salah satu Pekerjaan Rumah (PR) kita bersama BPK yang kita bahas bersama pada saat pembahasan audit ini," ungkapnya.
Baca Juga: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Meski positif, ada beberapa temuan-temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang selama ini telah diatur.
"Kita sangat serius untuk menindaklanjuti temuan. Beberapa Kementerian/Lembaga yang waktu itu masih disclaimer juga sudah positif, jadi ada elemen yang sifatnya pengajuan," katanya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Opini tersebut menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2018 dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
(Dani Jumadil Akhir)
