nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Arus Mudik, BUJT Diminta Menambah Gardu Tol hingga Menyiagakan Petugas Transaksi

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 07 Juni 2019 10:39 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 07 320 2064236 arus-mudik-bujt-diminta-menambah-gardu-tol-hingga-menyiagakan-petugas-transaksi-UWeC4kIy9X.jpg Foto: Pantauan Mudik dan Arus Balik di CCTV Kemenhub

JAKARTA - Arus balik mudik Lebaran tahun ini dimulai pada hari ini dan puncaknya pada 8-9 Juni 2019. Dalam rangka rangka mendukung kelancaran dan keselamatan arus balik khususnya yang melalui jalan Tol Trans Jawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah meminta para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk melakukan sejumlah langkah seperti menambah gardu tol dan menyiagakan petugas transaksi cadangan yang menggunakan mobile reader, serta menambah rambu-rambu dan fasilitas di rest area.

“Dari hasil evaluasi mudik hingga H-3 dan persiapan arus balik pada tanggal 3 Juni 2019 yang dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi dan dihadiri Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri, perwakilan BUJT, Pengurus Asosiasi Rest Area Indonesia, Kepala beserta jajaran BPJT, kami telah mengeluarkan instruksi bagi BUJT untuk ditindaklanjuti,” kata Kepala BPJT Danang Parikesit, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/6/2019).

Instruksi tersebut berisi 8 point yakni pertama, pada tanggal 7-10 Juni 2019 akan diberlakukan one way mulai dari KM 414 sampai KM 70 yakni dimulai dari Barrier Gate (BG) Kalikangkung sampai BG Cikatama pada pukul 12.00-24.00 WIB. Kemudian dari KM 70 sampai KM 65 atau sesuai dinamika lapangan akan diberlakukan contra flow. Pelaksanaannya akan menjadi kewenangan dari Korlantas Polri.

Baca Juga: Terbangkan Balon Udara Serampangan Bisa Didenda Rp500 Juta dan Penjara 2 Tahun

Kedua, BUJT yang terkait kebijakan ini yakni PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR), PT Pejagan Pemalang Toll Road (PPTR), PT Semesta Marga Raya (SMR), PT Lintas Marga Sedaya (LMS) dan PT. Jasamarga, diminta untuk lebih mempersiapkan diri terutama perambuan, rubber cone, guidepost dan petugas layanan jalan tol, dan sudah bisa terpasang atau tersedia sebelum 7 Juni 2019.

Ketiga, pada setiap rest area agar disiapkan (stand by) petugas dan layanan jalan tol seperti mobil derek dan ambulans untuk membantu pengguna jalan yang mengalami gangguan kendaraan maupun orang sakit dan atau terjadi kecelakaan. Selain itu perlu dipasang kanopi pelindung cuaca pada jalur dari ke mobile toilet yang sudah harus tersedia sebelum tanggal 7 Juni 2019.

Baca Juga: Pahlawan Transportasi, Menhub Traktir Makan Pengemudi Bus

Keempat, pada setiap rest area terdampak kebijakan one way dan contra flow agar dipasang rambu adanya rest area pada jarak 1 KM dan 500 meter sebelum rest area tersebut. Menempatkan informasi nomer Call Center dibawah rambu-rambu dan di tempat-tempat strategis yang sudah harus terpasang sebelum tanggal 7 Juni 2019.

Kelima, semua lokasi bukaan (median) agar ditutup untuk menghindari kendaraan yang masuk atau pindah jalur existing saat pelaksanaan one way yang dapat membahayakan jiwa orang lain.

Keenam, pada koridor Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, secara khusus di ruas Pejagan - Batang agar ditambahkan fasilitas bengkel Agen Pemegang Merek (APM), dan memastikan ketersediaan BBM di rest Area Tipe A.

Ketujuh, PT LMS selaku BUJT ruas Cikampek-Palimanan melakukan perkuatan alat transaksi (EDC dan MR) guna mengurai kepadatan dan mempercepat waktu transaksi. Pada puncak arus balik tahun 2018 yang lalu, jumlah kendaraan yang bertransaksi sebanyak 94 ribu dengan kapasitas gardu plus mobile sekitar 26 unit. Dari pengalaman tersebut kapasitas gardu dan mobile reader akan ditambah menjadi 38 unit untuk melayani arus balik tahun 2019 termasuk tambahan jumlah petugas.

GT Palimanan yang menjadi gerbang tol pembayaran cluster 2 dan tapping cluster 1 akan menjadi salah satu simpul antrian panjang. Pihak PT. LMS akan menambah 10 mesin EDC menjadi 12 EDC dan 10 MR menjadi 18 MR, disamping ada gardu 14 tunggal dan 6 gardu reversible sehingga total 38 buah.

“Apabila antrian panjang terjadi, upaya mengurai kepadatan akan mengikuti diskresi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seperti membuka GT Palimanan menjadi tidak berbayar yang sifatnya situasional” jelas Danang Parikesit.

Kedelapan, BUJT agar turut melakukan sosialisasi pemberlakuan kebijakan tersebut, dengan Korlantas Polri sebagai pemilik kewenangan diskresi manajemen lalulintas dan koordinator pelaksaanaan di lapangan.

Kementerian PUPR berupaya seoptimal mungkin dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar mudik Lebaran tahun ini lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya dari sisi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini