nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dengan Cara Ini Google Cs Tak Bisa Kabur Bayar Pajak

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 12 Juni 2019 20:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 12 20 2065831 dengan-cara-ini-google-cs-tak-bisa-kabur-bayar-pajak-eLL1bN7V12.jpg Foto: Reuters

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus berupaya mengejar pajak dari perusahaan over the top (OTT) seperti Google, Facebook, Amazon, dan Netflix. Meski hingga kini, pertemuan G20 belum memiliki keputusan untuk penetapan pajak digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pengenaan pajak bagi Google Cs akan dilakukan dengan pendekatan yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Di mana pemerintah akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan volume kegiatan bisnisnya di Indonesia, bukan berdasarkan bentukan perusahaan tetap.

"Jadi temen-temen pajak punya basis hitungnya. Temen-temen pajak punya estimasinya seperti ini dan mereka akan mengkonter, tentu saja berdasarkan data mereka," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung BPK RI, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

 Baca Juga: G20 Kejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani: Indonesia Diuntungkan

Dia menyatakan, saat ini Inggris dan Perancis merupakan kedua negara yang sudah memiliki aturan sendiri terkait pajak digital. Mereka melakukan penghitungan berdasarkan economics present, yakni melihat seberapa besar perusahaan digital itu mendulang pendapatan di negara tersebut.

"Bahkan di Perancis itu untuk penggunaan data pun mereka jadikan sebagai basis pajak," katanya.

Kendati demikian, ketika nanti G20 memiliki kesepakatan bersama untuk mengejar pajak digital, maka hal itu harus diikuti seluruh negara, termasuk Inggris dan Perancis.

"Kedua negara ini komitmen kalau seandainya nanti tahun 2020, prinsip-prinsip ini (pajak digital) bisa disepakati oleh G20, maupun lebih dari 100 yuridiksi maka mereka akan meng-convert pendekatan unilateral itu menjadi kesepakatan yang bersifat global," katanya.

 Baca Juga: Sri Mulyani: Semua Negara Pusing soal Pajak Google Cs

Sebelumnya, pemerintah memang berupaya untuk membuat perusahaan asing patuh membayar pajak di Indonesia juga mempersempit ruang penghindaraan pajak. Hal itu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah ditandatangani oleh Sri Mulyani pada 1 April 2019

Lewat beleid ini, diatur mengenai perpajakan bagi orang pribadi asing yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, serta badan usaha asing yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya, diatur juga mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Di mana dalam pasal 2 ditegaskan, orang pribadi asing atau badan usaha asing yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kepemilikan NPWP juga paling lama satu bulan setelah saat mulai menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Nantinya orang pribadi dan badan usaha asing wajib menyerahkan objek pajak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Adapun, kriteria BUT yang dijelaskan dalam aturan adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria seperti adanya suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia dan bersifat permanen.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini