Pembebasan Dikebut, Tol Japek II Selatan Beroperasi 2021
BEKASI - Tak seperti proyek lainnya, pembebasan dan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Selatan (Japek II Selatan) berlangsung cepat. Tol baru sepanjang 62 km yang digagas untuk memecah kemacetan di tol Jakarta-Cikampek ini sudah mulai dikerjakan konstruksinya sejak Mei lalu.
Pembebasan lahan yang bersamaan dengan pengerjaan konstruksi ini membuat pembangunan jalan bebas hambatan itu menjadi lebih cepat.
Ditargetkan pembangunan selesai dalam 2,5 tahun. Akhir 2021 mendatang, tol yang membentang dari Jatiasih, Kota Bekasi hingga tembus Sadang, Purwakarta ini akan dioperasikan.
"Pembangunan, kita targetkan rampung dua tahun ke depan. Saat ini pembangunan konstruksi dengan pembebasan lahannya sedang berlangsung," kata Direktur Utama Jasa Marga Jakarta-Cikampek Selatan Dedi Krisnariawan Sunoto kemarin.
Baca Juga: Waskita Karya Teken Kontrak Pembangunan Tol Japek II Selatan
Pembangunan tol Japek Selatan dibagi menjadi enam seksi, yakni Jatiasih–Bantargebang, Bantargebang–Setu, Setu–Sukaragam, Sukaragam–Taman Mekar, Taman Mekar–Kuta Negara, dan Kuta Negara–Sadang.
Jasa Marga melalui anak usahanya, Jasamarga Japek Selatan (JJS), membagi pembangunan jalan tol Japek II Selatan ke dalam tiga paket yang menghubungkan Jati Asih Bekasi dan Sadang sepanjang 62 kilometer.
Paket 1 Jati Asih–Setu (00+00 Sta 9+300) sepanjang 9,3 km, paket 2 Setu–Taman Mekar (Sta 9+300 Sta 34+150) sepanjang 24,85 km. Kemudian, paket 3 Taman Mekar–Sadang (Sta 34+150 Sta 62+00) sepanjang 27,85 km.
Baca Juga: Proyek Tol Layang Jakarta-Cikampek Dihentikan H-7 Lebaran
Rencananya, tol ini akan terintegrasi dengan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) serta tol Purbaleunyi. Jalan tol ini diproyeksikan bisa efektif mengurangi kepadatan dan kemacetan panjang di sepanjang jalan tol Jakarta–Cikampek eksisting.
Cepatnya pembangunan tol ini juga didukung dengan banyaknya lahan yang sudah berstatus milik pemerintah. Pada paket 3 misalnya, 45% lahan adalah milik pemerintah yang dikelola oleh Jasa Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Perhutani. Saat ini, kata dia, pengadaan lahan di luar 45% lahan pemerintah itu sudah memasuki proses musyawarah dan direncanakan uang pembebasan dapat dibayarkan akhir Juni ini.
"Kita targetkan penyelesaian untuk pembebasan lahan sampai dengan tahun 2020, makanya prosesnya dipercepat agar sesesuai dengan target," ujarnya.
