nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Menarik Menteri Jokonomics Jilid II

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 08 Juli 2019 06:20 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 07 320 2075762 fakta-menarik-menteri-jokonomics-jilid-ii-VC3SIgvlUj.jpg Presiden Joko Widodo dan Para Menteri Kabinet Kerja (Foto: Setkab)

JAKARTA - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan berakhir beberapa bulan kedepan. Kepemimpinan pun akan dilanjutkan Presiden Jokowi bersama K.H Ma’aruf Amin.

Wacana susunan Kabinet Kerja Jilid II pun menjadi diskusi hangat di berbagai kalangan. Terlebih ketika Jokowi menyatakan berencana generasi milenial untuk masuk ke Kabinet Kerja Jilid II.

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki banyak potensi muda yang patut diberi kesempatan memberi sumbangsih untuk Negara.

Disisi lain, perhatian terkait menteri yang bakal duduk di bidang ekonomi alias Kabinet Jokonomics, juga menjadi perhatian khusus. Sebab, salah satu fokus dan tantangan Jokowi adalah bidang ekonomi.

Berikut beberapa fakta-fakta dibalik pembahasan Kabinet Jokonomics yang dirangkum Okezone:

1. Menteri ekonomi yang layak dipertahankan

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, ada beberapa menteri bidang ekonomi yang saat ini menjabat dinilai untuk melanjutkan posisinya di Kabinet Kerja Jilid II.

Diantaranya yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Pak Basuki (Menteri PUPR), kita semua tahu dia adalah Menteri yang paling berperan mewujudkan rencana pak Jokowi membangun infrastruktur. Demikian juga dengan pak Budi Karya (Menhub) yang menjadi partner paling pas untuk pak Budi terkait infrastruktur dan kebijakan perhubungan," ujar dia kepada Okezone, Jumat (5/7/2019).

Kemudian, lanjut dia untuk Susi Pudjiastuti, kinerjanya memang tak lagi diragukan semua pihak. Terlebih kesungguhan dan prestasinya dalam melawan mafia perikanan, meski harus menghadapi banyak musuh.

"Tapi kita butuh sosok seperti Menteri Susi mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi menjadikan maritim menjadi sektor unggulan," tutur dia.

Baca Juga: Jokowi Cari Menteri Milenial, Bos Gojek Diisukan Masuk Kabinet?

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pengajar Universitas Paramadina Hendri Satrio menyatakan setidaknya ada 4 Menteri yang perlu dipertahankan oleh Jokowi.

“Mereka adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro,” ujarnya.

Basuki Hadimuljono dinilai mampu menter jemahkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang infrastruktur dan menjalankannya dengan baik. Sementara Susi Pudjiastuti, meski kebijakannya juga memunculkan polemik namun kerja kerasnya dalam usaha meningkatkan produk per ikanan patut diacungi jempol.

“Gayanya yang lugas membuat dirinya dianugerahi julukan the next people championoleh banyak kalangan,” imbuhnya.

Kemudian menurutnya, kebijakan Amran yang sangat memperhatikan kesejahteraan petani mampu menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

"(Bambang Brodjonegoro) Kajian perencanaannya yang tepat dan akurat membuat Jokowi lebih mudah menetapkan kebijakan strategis. (Kajian perencanaan) yang terbaru adalah keputusan tentang pemindahan Ibukota Negara,” kata Hendri Satrio.

2. Kata Susi soal lanjut kepemimpinan

Susi Pudjiastuti menyatakan enggan menerka-nerka apakah dirinya akan menjabat kembali sebagai menteri atau tidak. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Siapa yang nyuruh?” ujar Susi ketika ditanya kesiapannya jika ditunjuk menjadi menteri lagi di era Jokowi-Ma’ruf Amin di Kantornya, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Susi justru ingin fokus pasa pekerjaannya hingga Oktober mendatang, dibandingkan memikirkan apakah akan menjadi menteri lagi atau tidak. Tidak ada gebrakan khusus juga yang akan dilakukan di sisa masa jabatannya ini.

“Ya enggak ada (gebrakan khusus), rutin saja,” ucap Susi.

Namun, lanjut Susi, di sisa masa jabatannya ini dirinya akan meningkatkan ekspor produk hasil laut. Sehingga bisa berdampak kepada penerimaan negara dan perekonomian Indonesia.

“Ya kita tingkatkan ekspor,” kata dia.

3. Calon menteri muda

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai hanya posisi menteri tertentu saja yang dirasa cocok untuk diisi generasi milenial.

"Menteri milenial Itu rencana bagus. Di mana Menteri milenial itu kita butuhkan untuk menyesuaikan zaman. Tapi untuk posisi yang tepat seperti Menteri Pemuda dan Olah Raga atau Kepala Badan Kreatif (Bekraf). Cukup itu saja," ujar dia kepada Okezone, Jumat (5/7/2019).

Menurutnya, Presiden Jokowi pada pemilihan Kabinet Kerja Jilid II ini jangan banyak-banyak mengambil milenial untuk menjadi menteri. Dirinya menilai ini akan menyebabkan risiko.

"Sedangkan untuk menteri bidang ekonomi sebaiknya diperlukan mereka yang punya latarbelakang dan pengalaman bidang ekonomi yang kuat," ungkap dia.

Baca Juga: Menteri Milenial Masuk Kabinet Kerja Jilid II Harus Profesional

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, kabinet ke depan harus di isi kalangan profesional. Salah satu nama yang diisukan memiliki profesionalisme tersebut yakni CEO Go-Jek Nadiem Makarim, yang juga merupakan pengusaha muda.

Meski demikian, Shinta menekankan perlu ada portofolio yang jelas mengenai posisi yang akan diambil oleh Nadiem.

"Nadiem saya melihat figur yang sangat kuat dan kompeten, kalau mau berdedikasi untuk negara silahkan, dan saya rasa luar biasa ada generasi muda seperti Nadim tapi porfolio mesti jelas apa yang mau diambil," ungkapnya di Jakarta pada Rabu (3/7/2019).

Tak hanya itu, Shinta menilai ada beberapa sosok menjabat sebagai menteri dari kalangan pengusaha. Diantaranya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia.

"Semua itu juga menurut kami bisa dan layak menjadi salah satu menteri muda," ujarnya.

 4. Kabinet Kerja harus diisi kalangan profesional

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, tak peduli apakah itu dari dalam partai politik (parpol) maupun tidak, kabinet harus diisi kalangan profesional. Tak terkecuali dari kalangan penguasaha.

"Garis bawahnya adalah profesional, jangan hanya soal dia harus dari parpol atau tidak, tapi harus profesional. Kalau parpol bisa mengajukan profesional yang terbaik di posisinya, kenapa tidak," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini