Masih Berani Pakai Elpiji 3 Kg, PNS Bakal Kena Sanksi

Dibagian lain, Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III Dewi Sri Utami mengaku, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Purwakarta itu.

Dia pun mematikan, kebijakan yang digulirkan pemkab ini akan berjalan efektif. Apalagi, dirinya menyaksikan sendiri para ASN ini telah mencanangkan komitmen untuk memakai elpiji Bright gas Pertamina 5,5kg.

"Dengan pencanangan komitmen tersebut hari ini, pemakaian elpiji Bright Gas yang merupakan bahan bakar non subsidi itu, diperkirakan naik menjadi 20% dari total konsumsi elpiji di Kabupaten Purwakarta," ujar dia.

Dia menambahkan, pada ajang ini, PT Pertamina (Persero) memberikan potongan harga Rp 61 ribu untuk pembelian perdana Bright Gas 5,5 KG (tabung dan isi), yakni dari harga normal Rp350 ribu menjadi Rp289 ribu per tabung.

Pertamina juga, kata dia, akan bekerjasama dengan koperasi di masing-masing dinas, sehingga ASN memiliki kemudahan membeli Bright Gas di koperasinya masing-masing.

Dewi menambahkan, di ini 2019 pengguna elpiji non-subsidi di Kabupaten Purwakarta mencapai 10% dari total konsumsi elpiji di wilayah ini, baik elpiji subsidi (Public Service Obligation/PSO) 3 kg maupun elpiji non-subisidi yakni Bright Gas 5,5 kg 12 kg dan 50 kg . Total konsumsi elpiji di Purwakarta sekitar Rp730 ribu tabung per bulan.

"Elpiji subsidi 3 kg sesuai peraturan pemerintah diperuntukan untuk masyarakat miskin, karena itu kuota untuk tiap daerah dibatasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah. kami menghimbau masyarakat yang tidak berhak untuk menggunakan produk elpiji non-subsidi, sehingga penggunaan elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.

(Feby Novalius)