nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tahun Depan, Jokowi Susun Kebijakan Pajak E-Commerce

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 16 Agustus 2019 16:48 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 16 20 2092869 tahun-depan-jokowi-susun-kebijakan-pajak-e-commerce-LQ00yQAli4.jpg Foto: Presiden Jokowi di Nota Keuangan 2019 (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah mematok pendapatan negara di 2020 sebesar Rp2.221,5 triliun. Hal tersebut dituangkan dalam target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Baca Juga: SPS Desak Sri Mulyani Bebaskan Pajak Kertas

Presiden Joko Widodo dalam pidato nota keuangan mengatakan, untuk mengejar target itu, pemerintah bakal melakukan sejumlah optimalisasi penerimaan, baik dari sisi perpajakan maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jokowi Pakai Baju Adat Sasak, JK Pilih Baju Adat Betawi

"Di bidang perpajakan, Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan," ujarnya saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2020 Beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca Juga: Perbaiki Kualitas SDM dengan Rp495 Triliun, Sri Mulyani: Masih Ada Kendala

Salah satu yang juga disinggung dalam pidato tersebut adalah pengenaan pajak bagi para pelaku usaha digital atau e-commerce. Nantinya pemerintah akan memberikan kebijakan kesetaraan baik bagi pelaku usaha kovensional maupun digital.

"Pemerintah juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field, bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital," katanya.

Jokowi Pakai Baju Adat Sasak, JK Pilih Baju Adat Betawi

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi, lanjut Jokowi, pemerintah juga bakal memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen, yaitu perluasa tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.

"Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik," kata Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini