Fakta di Balik Ganjil Genap Bikin Pendapatan Taksi Online Turun

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2019 08:10 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 17 320 2093296 fakta-di-balik-ganjil-genap-bikin-pendapatan-taksi-online-turun-1pY9gvFSbh.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda empat di sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi menekan pendapatan driver transportasi online. Padahal, transportasi online sudah ditetapkan sebagai angkutan umum.

Berikut sejumlah fakta-fakta terkait imbas ganjil genap bagi taksi online, seperti yang dirangkum oleh Okezone:Ā 

1. Kemenhub Bujuk Pemprov DKI Izinkan Taksi Online Bebas Aturan Ganjil Genap

Pemprov DKI memperluas penerapan aturan sistem ganjil genap di Ibu Kota. Terdapat 25 ruas jalan yang terkena sistem ganjil genap dari sebelumnya hanya 9 ruas jalan. Hal itu menguntungkan taksi resmi seperti taksi Blue Bird dan taksi Express dan kendaraan umum berplat kuning karena resmi dikecualikan dalam aturan ini.

Namun, kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi driver taksi online GoCar dan GrabCar karena mereka tidak dikecualikan.

Terkait hal itu, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, pihaknya sedang membicarakan dengan beberapa terkait mekanisme nantinya seperti apa. Karena, di aturan Pemprov DKI menyatakan seperti tu.

"Jadi, kita sedang bicarakan mekanisme seperti apa. Sementara memang ada surat dari manajemen taksi online ingin meminta bisa masuk juga ke ganjil genap. Seperti taksi dan bus plat kuning," ujar dia.Ā 

2. Gojek-Grab Rayu Anies Bebaskan Taksi Online dari Ganjil-Genap

Ā Pemprov DKI memperluas penerapan aturan sistem ganjil-genap di Ibu Kota. Penerapan itu akan menguntungkan taksi seperti Blue Bird dan Express yang dikecualikan.Namun driverĀ taksi onlineĀ seperti Go Car dan Grab Car kebijakan itu tidak menguntungkan.

Menanggapi hal itu, Head of Stratergy & Planning Public Affairs Grab Indonesia Tirza R. Munusamy menyatakan, pihaknya terus berdiskusi dengan pemerintah agar nantinya taksi online juga bisa dikecualikan pada aturan ganjil-genap tersebut.

"Kami sekarang sedang melakukan survei ke mitra dampaknya seperti apa, nanti juga hasilnya akan kami sampaikan ke Pemerintah sebagai usulan pengambilan kebijakan. Sama seperti survei kenaikan tarif. Sampaikan hasil survei ke pemerintah sebagai masukan," ujar dia di Gedung Kemenhub Jakarta.

Sementara itu, Vice President Public Policy and Government Relations Gojek Panji W Ruky menyatakan, taksi online telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Maka itu taksi online sudah diakui sebagai angkutan umum.

"Kami mendukung upaya angkutan online juga masuk yang dikecualikan pada ganjil-genap. Dan harus adanya kolaborasi Kemenhub dengan Pemda provinsi DKI, karena ini tujuannya sama. Kami ini mengurangi penggunaan mobil pribadi. Masyarakat berpindah ke angkutan umum," ungkap dia.Ā 

3. Ada Ganjil Genap, Bos Grab: Mitra Pengemudi Berpotensi Kehilangan Pendapatan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda empat di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata berharap aturan itu dikecualikan bagi taksi online.

Dia mengatakan, pengecualian bagi taksi online karena dinilai sudah diakui sebagai transportasi publik. Taksi online juga disebut mendukung kegiatan perekonomian.

"Lalu, taksi online mendukung program untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Karena taksi online bisa melayani 10-20 perjalanan dalam sehari. Sehingga menurut saya sangat fair jika ganjil genap ini dilakukan pengecualian untuk taksi online," ujar dia di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta.

Pihaknya juga menyoroti dampak apabila taksi online tidak bisa melewati jalan yang diterapkan ganjil-genap tersebut. Salah satunya, pengurangan pendapatan yang didapatkan pengemudi taksi online.

"Jadi, mitra-mitra pengemudi taksi online nanti bisa berpotensi kehilangan pendapatannya karena perluasan ini. Tentunya kita tidak mau ada impact massal terhadap penurunan pendapatan," kata dia.Ā 

4. Organda DKI: Taksi Online Tak Boleh Terbebas dari Aturan Ganjil-Genap

Organda DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk tak membebaskan taksiĀ onlineĀ dari kebijakan ganjil-genap. Pemprov diminta konsisten dalam membenahi persoalan pencemaran udara dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengatakan, pengemudi online itu berplat hitam dan bukan termasuk transportasi umum. Sehingga, mereka termasuk ke dalam golongan kendaraan pribadi.

"Kami menolak keras rencana Pemprov DKI membebaskan angkutan umumĀ onlineĀ berplat hitam di koridor ganjil-genap," kata Shafruhan kepada wartawan

(rhs)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini