Urgensi Ibu Kota Pindah, Jokowi: Kesenjangan Meningkat Biarpun Ada Otonomi Daerah
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang pemindahan ibu kota saat ini menjadi hal yang penting (urgent). Hal ini didasari oleh kesenjangan yang tinggi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.
Menurut Jokowi, walaupun sudah ada otonomi daerah, namun kesenjangan tetap tinggi. "Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah," ujarnya pada Konferensi pers, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke 2 Kabupaten di Kaltim
Menurutnya, beban DKI Jakarta sangatlah besar, bahkan untuk Pulau Jawa. Di mana dikarenakan kepadatan penduduk, kemacetan dan polusi. Terutama beban kesenjangan dalam perekonomian.
"Tapi terlebih dari besarnya beban yang diberikan, perekonomian hanya pada Jawa dan Jakarta," ujarnya.
Baca juga: Lokasi Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
Sejumlah pejabat hadir dalam pengumuman ini di antaranya Wapres Jusuf Kalla, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofian Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya hingga Gubernur Kaltim Isran Noor.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menentukan tempat ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dirinya memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca juga: Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai Akhir 2020
Jokowi pun memaparkan alasan dirinya memilih dua kabupaten di Kaltim tersebut. "Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, gunung merapi dan tanah longsor," ujarnya.
(Fakhri Rezy)
