Rombak Direksi Bank BUMN, Menteri Rini Lakukan Aksi Politik Berbahaya
JAKARTA - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menuai polemik. Sebab, Suprajarto yang ditunjuk menjadi Direktur Utama menggantikan Maryono, menolak keputusan itu.
Baca Juga: Suprajarto Tolak Jadi Dirut BTN, Begini Sikap Kementerian BUMN
Suprajarto sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Di mana usai keputusan RUPSLB, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung menonaktifkan jabatan Suprajarto di BRI.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, perombakan itu merupakan aksi politik berbahaya yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Lantaran, dilakukan saat masa kerja kabinet yang sebentar lagi selesai di Oktober 2019.
"Aksi politik Menteri BUMN ini sangat berbahaya, karena memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet yang baru. Imbasnya kinerja Bank BUMN akan terganggu," ujar Bhima kepada wartawan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Baca Juga: Menteri Rini 'Langgar' Perintah Presiden Jokowi, Direksi BUMN pun Dirombak
Menurut dia, karyawan dan direksi kedua bank tersebut mengalami demotivasi. Sebab, perombakan direksi dan komisaris bank BUMN tidak berdasarkan pada penilaian kinerja.
"Bisa dibayangkan Suprajarto yang merintis karier di BRI dengan fokus UMKM, kemudian dilempar ke bank BTN yang fokus bisnisnya berbeda yakni KPR. Ini jelas merusak jenjang karier dan tata kelola BUMN," jelas dia.
Bhima menyatakan, hal ini akan merusak kepercayaan investor dan menyulitkan kepemimpinan Menteri BUMN di masa kabinet selanjutnya. "Cost yang harus ditanggung oleh bank, market yakni kepercayaan investor, dan menteri BUMN berikutnya amat mahal," ujar Bhima.
Dia pun menilai BTN harus segera melakukan RUPSLB kembali untuk memilih pimpinan bank plat merah ini. "Karena jabatan Dirut sangat strategis tidak bisa dibiarkan kosong," ujarnya.
(Feby Novalius)
