Pemerintah-DPR Matangkan Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Soepriyatno menjelaskan, agenda rapat kali ini adalah membahas tindak lanjut audit BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lalu membahas grand desain atau peta jalan BPJS Kesehatan 2019-2024, serta membahas inovasi pembiayaan untuk memastikan keberlangsungan BPJS Kesehatan kedepannya.
"Pertama kita akan lebih dahulu membahas soal iuran BPJS Kesehatan, itu juga termasuk inovasi pembiayaan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga BPJS Kesehatan bisa kembali sehat," ujarnya.
Dia pun menekankan, soal perlindungan bagi masyarakat miskin yang belum masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, persoalan ini harus segera diselesaikan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat miskin.
"Sekaligus juga harus melindungi orang miskin yang belum masuk PBI dan masih masuk di kelas III. Ini harus diselesaikan. Ini harus orang miskin masuk dalam PBI, karena BPJS Kesehatan harus melindungi yang miskin," ungkapnya.
(Dani Jumadil Akhir)
