Komisi XI Usul Bentuk Pansus Periksa 'Penyakit' Defisit BPJS Kesehatan
JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi bakal kembali pada tahun ini. Defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp32,8 triliun atau melebar dari proyeksi awal sebesar Rp28 triliun.
Menurut Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, perlu dibentuk panitia khusus (Pansus) guna memeriksa lebih dalam kondisi BPJS Kesehatan yang seiring defisit.
Baca Juga: Hindari Penunggakan Iuran, BPJS Kesehatan Terapkan Sistem Autodebit
Misbakhun mengatakan, JKN dan BPJS Kesehatan sebagai realisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus ditata ulang. Hal ini untuk mendesain ulang JKN harus ada upaya mengurai persoalan yang selama ini terjadi.
“Kalau menurut saya kita mulai memikirkan perlu adanya Pansus JKN. Karena apa, pemikiran besar bagaimana desain ulang harus kita pikirkan, hanya pansus yang bisa membongkar ini,” ujar Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan, Selasa (3/9/2019).
Mantan pegawai negeri di Kementerian Keuangan itu menduga ada data yang tak valid tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Skema siapa yang berhak menerima PBI ini kan juga menjadi masalah, jangan sampai yang lahir nanti adalah ketidakadilan,” tegasnya.
Baca Juga: Kini Bayar BPJS Kesehatan Bisa Autodebit Loh
Misbakhun lantas membandingkan persoalan subsidi listrik dengan yang terjadi pada PBI. Legislator Golkar itu menduga data penerima subsidi listrik yang tak valid sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga terjadi pada PBI untuk JKN.
“Bahwa data masyarakat yang berhak menerima PBI ini kan juga enggak valid, akhirnya merembet ke mana-mana,” ulasnya.
Misbakhun menegaskan, data valid tentang peserta BPJS Kesehatan sangat penting untuk menentukan besarnya alokasi uang negara bagi JKN. Dengan data valid, katanya, maka biaya yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan setiap bulan pun bisa diestimasi.
“Ini sangat mendasar, bagaimana negara menjalankan fungsinya dalam bekerja melayani rakyatnya untuk mewujudkan negara kesejahteraan melalui kesehatan,” ulasnya.
