Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah, Presiden Jokowi: Tolong Dikalkulasi sebelum Dijaminkan ke Bank
SUKOHARJO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah Surakarta membagikan 3.000 sertifikat tanah pada warga.
Penyerahan sertifikat tanah dilakukan Presiden Jokowi usai meresmikan pabrik mobil Esemka di Sambi, Boyolali, di Gedung serba guna Pandawa, Solobaru, Grugol, Sukoharjo.
Baca Juga: Jokowi Optimistis Sertifikat Tanah Seluruh Indonesia Selesai pada 2025
Seperti biasannya, saat menyerahkan sertifikat tanah pada warga, Presiden Jokowi kembali mewanti-wanti penerima sertifikat tanah untuk tidak menggadaikan sertifikat tanah miliknya itu ke bank.
"Ini kalau sudah pegang sertifikat, biasanya terus pengen disekolahkan. enggak usah malu, silahkan dipakai untuk agunan di bank. Titipan saya, tolong dihitung, dikalkulasi, bisa nggak nyicilnya setiap bulan," kata Presiden, Jumat (6/9/2019).
Dalam kesempatan itu, Presiden pun menyinggung masalah sengketa tanah yang selalu dijumpainya ketika berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Ingin Balik Nama Sertifikat Tanah, Berikut Cara dan Biayanya
Menurut Jokowi, sertifikat merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang sudah jelas. Permasalahan sengketa tanah bisa memicu konflik antar tetangga, antara rakyat dan pemerintah, serta antara rakyat dan perusahaan swasta.
Oleh karena itu, Jokowi berharap sertifikat yang telah dibagikan tersebut dapat memberikan kepastian bagi para warga pemegang sertifikat.
"Sekarang panjenengan semua sudah tidak perlu khawatir terlibat sengketa karena telah mempunyai sertifikat yang sah. Tolong nanti sampai dirumah diberi plastik atau dilaminating supaya terhindar dari tetesan air saat musim hujan," imbaunya.
Ditambahkan Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menargetkan pada 2019 mendatang, bagi tanah di Kabupaten Sukoharjo yang belum bersertifikat, seluruhnya akan disertifikasi.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
