Rp4,6 triliun Disiapkan untuk Kembangkan 5 Kawasan Pariwisata Super Prioritas
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan dana untuk mengembangkan 5 Kawasan Pariwisata Super Prioritas di Indonesia pada 2019-2020. Anggaran disiapkan sebesar Rp4,6 triliun dengan rincian Rp2,9 triliun dari Kemenhub dan Rp1,7 triliun dari PUPR.
Untuk Kemenhub, dana yang dikeluarkan pada 2019 dan 2020 berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dengan tema 'Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Kemudahan Aksesibilitas di Destinasi Pariwisata Super Prioritas 2019 – 2020'.
Baca Juga: Proyek Marina Bay Labuan Bajo Tahap I Beres Juli 2020
“Dari total Rp2,953 triliun, Kemenhub mengalokasikan sebesar Rp353,99 miliar pada tahun 2019 dan Rp2,6 triliun pada tahun 2020, untuk mengembangkan kelima destinasi pariwisata super prioritas tersebut,” ujar Menteri Budi dilansir dari Setkab, Rabu (11/9/2019).
Dukungan yang dapat diberikan oleh Kemenhub di antaranya adalah menyusun beberapa kebijakan seperti, transportasi angkutan darat, yaitu dengan pemberian layanan subsidi operasional angkutan antarmoda dan angkutan penyeberangan, pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan, pembangunan dermaga danau pada kawasan pariwisata, dan Pembangunan kapal Ro-Ro dan Bus Air.
Transportasi perkeretaapian, yaitu dengan pembangunan jalur KA menuju kawasan pariwisata, reaktivasi jalur kereta pariwisata, dan konektivitas jaringan kereta api dan menuju ke Bandara. Lalu, di transportasi laut, ada perpanjangan dermaga dan pengerukan kedalaman alur agar kapal cruise dapat bersandar dan pemberlakuan Terminal Pelabuhan Laut pada destinasi pariwisata, akan diperuntukkan khusus untuk terminal penumpang laut dan tidak bercampur dengan terminal angkutan barang.
Sedangkan untuk Udara, dengan melakukan perpanjangan runway dan apron untuk dapat didarati pesawat narrow body (sekelas B-737), membuka jalur penerbangan internasional dan peningkatan konektivitas rute dari dan menuju ke lokasi pariwisata.
Baca Juga: Taktik Pangeran Harry Berantas Sampah Plastik dari Booming Sektor Pariwisata
Berbeda dengan Kemenhub, PUPR akan memfokuskan anggaran tersebut untuk memantapkan infrastruktur termasuk meningkatkan konektivitas, sumber daya air, hingga perumahan dan permukiman.
“Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur,” kata Basuki dalam Rakornas itu.
Pasalnya, terdapat 5 Kawasan Pariwisata Super Prioritas yang harus dibenahi. 5 kawasan yang dimaksud tersebut adalah Danau Toba (Sumut), Borobudur Joglosemar (Jateng), Mandalika Lombok (NTB), Komodo, Labuan Bajo (NTT), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Likupang, Sulwesi Utara.
Menurut Basuki, pada tahun 2020, dalam mendukung konektivitas di KSPN Danau Toba, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, membangun infrastruktur seperti Jembatan Tano Pangol di Kabupaten Samosir sepanjang 1,2 km dengan anggaran Rp297 miliar dengan masa pelaksanaan tahun 2020 – 2021. Kemudian Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Samosir menghabiskan total anggaran sebesar Rp 526 miliar.
