nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Grab Terjerat Kasus Monopoli? Begini Faktanya

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Senin 14 Oktober 2019 09:43 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 13 320 2116328 grab-terjerat-kasus-monopoli-begini-faktanya-SHJPXyyAwZ.jpg Grab (Foto: Reuters)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menggelar sidang lanjutan terhadap Grab Indonesia atau PT Solusi Transportasi Indonesia pada Selasa, 8 Oktober 2019.

Hal itu terkait dugaan sistem yang dibuat oleh Grab untuk menguntukkan kelompok mitra tertentu yakni dari TPI. Berikut fakta-fakta seputar dugaan monopoli Grab seperti dirangkum Okezone, Senin (14/10/2019):

 

1. Diduga Lakukan Pelanggaran Persaingan Usaha

Grab diseret ke meja hijau bersama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), atas dugaan monopoli order taksi online. Grab dan PT TPI diduga telah melakukan pelanggaran persaingan usaha dengan memprioritaskan mitra pengemudi yang tergabung dalam PT TPI untuk mendapatkan penumpang dibandingkan dengan mitra lainnya.

 Baca Juga: Kawal Grab di Persidangan, Intip Gaya Nyentrik Hotman Paris Datangi KPPU

2. Gandeng Pengacara Hotman Paris

Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan bahwa kedua perusahaan telah sepakat menunjuk pengacara Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Menurut dia, dengan ditunjuknya Hotman Paris sebagai kuasa hukum Grab dan TPI, KPPU yakin malah memperkuat tuduhan yang disematkan kepada kedua perusahaan tersebut.

"Jadi dua terlapor satu pengacaranya makin menguatkan sebenarnya kalau kita berlogika ya," ungkap dia.

KPPU

 

3. Terjerat 3 Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dari situs resmi KPPU, pada gelar sidang perkara Nomor 13/KPPU-I/2019, Grab dan TPI diduga melakukan pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bunyi Pasal 14 aturan tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Sementara, Pasal 15 Ayat 2 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

 Hotman

4. Hotman Anggap Laporan Tak Layak Dilanjutkan

Pengacara Hotman Paris mengatakan bahwa esensi laporan atau sidang ini, tak layak dilanjutkan. Karena kasus ini hanya mempersoalkan hal-hal yang ruang lingkupnya sempit dan hanya bersikap perdata.

"Seperti tidak menguraikan unsur-unsur yang diuraikan Pasal 14. Dan terlapor satu pakai aplikasi pakai jasa lain salah," ungkap Hotman. Kemudian, lanjut dia, persoalan ini tidak merugikan publik dan merugikan kesepakatan umum. Serta tidak menguraikan persaingan.

 

5. Minta Ketua KPPU Diturunkan

Hotman Paris meminta Ketua Majelis KPPU untuk mengganti Guntur Saragih sebagai Anggota Majelis Komisi dalam sidang dugaan pelanggaran yang melibatkan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Kemudian lanjut dia, hal ini merupakan pelanggaran kode etik. Pasalnya dianggap telah memberikan putusan secara lisan. Dia menjelaskan salah satu contoh sistem peradilan yang ideal itu, seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana lembaga antirasuah itu, penyidik hingga hakim memiliki fungsi masing-masing.(dni)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini