Urus Label Halal Masih Manual, Sistem Online dalam Pengembangan

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 19:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 16 320 2117841 urus-label-halal-masih-manual-sistem-online-dalam-pengembangan-W9NQjZPEfD.jpg Produk Halal (Foto: Okezone.com)

Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi.

Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk.

“Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal,” ujar Sukoso.

“Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” sambungnya.

Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Untuk besarannya, pihaknya telah membahas bersama pelaku usaha, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM MUI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

 Perkembangan Digital Wisata Halal di Tanah Air

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini