nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Harapan Buruh di Pemerintahan Baru Jokowi-Ma'ruf: Perbaikan Upah

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Minggu 20 Oktober 2019 10:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 20 320 2119255 harapan-buruh-di-pemerintahan-baru-jokowi-ma-ruf-perbaikan-upah-zf8yBbOJ9c.jpg Ilustrasi perbaikan upah buruh (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Para buruh menaruh berbagai harapan di era pemerintahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Harapan tersebut perbaikan dari sisi pengupahan, ketersediaan lapangan kerja, hingga peningkatan kemampuan pekerja menghadapi revolusi industri 4.0.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menyatakan, pihak buruh ingin lebih dilibatkan dalam membuat aturan pengupahan. Menurutnya, menetapkan aturan tersebut butuh mendapatkan masukan lebih dahulu dari pandangan buruh, sehingga tidak serta-merta bisa diputuskan berdasarkan pandangan pemerintah.

Baca Juga: Menteri Baru Harus Libatkan Pelaku Usaha dalam Kebijakannya

Hal itu terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan, yang dianggap mencabut hak serikat buruh untuk berunding dengan pemerintah dan pengusaha (tripartit) dalam menentukan upah minimum, kini hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Harapan kami bisa diilibatkan secara maksimal, bukan untuk ngerecokin atau ikut campur buat menghalang-halangi, kami pastikan justru cari solusi harus bersama-sama yang nyaman bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Walaupuun pengusaha merasa berat, menyebut upaah semakin tinggi. Jadi kami siap duduk bersama untuk cari jalan keluar," jelas Mirah kepada Okezone, Minggu (20/10/2019).

Demo di Depan DPR, Ribuan Buruh Tuntut Revisi UU Ketenagakerjaan

Di sisi lain, buruh juga menaruh harapan untuk pemerintah lebih mendorong pendidikan yang memperkaya kemampuan tenaga kerja dalam negeri. Mirah mengatakan, industri 4.0 yang digaungkan pemerintah datang secara mendadak tanpa diiringi regulasi yang tepat terkait perkembangan tersebut.

Alhasil, banyak tenaga kerja dalam negeri yang tidak siap menyambut revolusi industri tersebut. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun terjadi di mana-mana karena tergantikan oleh digitalisasi.

"Harapannya pemerintah bisa memberikan payung-payung hukum untuk mengantisipasi dan melindungi para pekerja Indonesia dalam mengahadapi industri 4.0, sebab pengangguran jadi semakin banyak," katanya.

Mirah juga mengapresiasi upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pekerja Indonesia melalui pendidikan vokasi. Namun, dirinya menilai, pelaksanaan program pendidikan vokasi perlu lebih didorong pada pemerintahan selanjutnya.

"Karena pada zaman saat ini pekerja yang berusia 30-40 tahun terhantam revolusi industri tanpa mempersiapkan kemampuan keahlian, sehingga diharapkan pemerintah lebih intens lagi untuk memberikan vokasi," ungkap Mirah.

Ketersediaan lapangan kerja juga jadi bagian dari harapan buruh. Mirah mengakui, investasi baik dari asing maupun dalam negeri sangat penting untuk penyediaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, iklim investasi yang baik harus mampu disediakan pemerintah.

Debat Kelima Pilpres 2019, Jokowi Tekankan Pentingnya Kemandirian Ekonomi

Menurut Mirah, dalam beberapa kesempatan asosiasi buruh bertemu dengan pengusaha asing, yang dikeluhkan adalah iklim investasi, baik dari sisi birokrasi pemerintah hingga soal korupsi. Aturan yang berbelit dan perilaku koruptif menjadi hambatan masuknya investasi, yang sekaligus perlu penanganan secara serius.

"Pengusaha itu keluhkan banyaknya pungli (pungutan liar), birokrasi berbelit, dan korupsi. Banyak OTT KPK (operasi tangkap tangan) itu malah membuat khawatir mereka, katanya 'bagaimana mau investasi kalau banyak korupsi di negara anda?' Itu jadi pembahasan penting," ujar Mirah.

Baca Juga: Aktivitas Menteri Susi di Akhir Jabatannya, Tenggelamkan Kapal hingga Melawak

Sekedar informasi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan melasanakan pelantikan pada hari ini, Minggu (20/10/2019). Pelantikan diagendakan berlangsung pukul 14.00 WIB dalam Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Aktivitas Menteri Susi di Akhir Jabatannya, Tenggelamkan Kapal hingga Melawak

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Minggu 20 Oktober 2019 08:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 19 320 2119108 aktivitas-menteri-susi-di-akhir-jabatannya-tenggelamkan-kapal-hingga-melawak-xmyou7koWX.jpg Susi Pudjiastuti (Okezone)

JAKARTA - Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla akan segera berakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pun menyampaikan ucapan pamitnya di kementeriannya.

Selama lima tahun masa jabatannya, ia mengaku telah melalui perjalanan yang tidak mudah. Meski begitu telah banyak aksi dan prestasi yang dilakukan menteri yang satu ini. Berikut fakta-fakta mengenai aksi terakhir menteri Susi seperti dirangkum Okezone, Minggu (20/10/2019).

 Baca juga: Sederet Prestasi Susi Pudjiastuti, Menteri dengan Tingkat Kepuasan Tertinggi 91,9%

Susi Pudjiastuti

1. Tenggelamkan 42 Kapal Terakhir

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memusnahkan Kapal Ikan Asing (KIA) bulan ini. Sebanyak 21 kapal ditenggelamkan di Kalimantan Barat yang terbagi menjadi dua wilayah.

Sementara 18 KIA ditenggelamkan di perairan Tanjung Datu, Kabupaten Mempawah hari Minggu 6 Oktober 2019 dan 3 KIA sudah ditenggelamkan di perairan Paloh, Kabupaten Sambas, beberapa hari lalu.

KIA lainnya pun akan ditenggelamkan juga di Belawan, Batam, Natuna, Nunukan, Merauke dan Toli-toli. Satgas 115 akan menenggelamkan sebanyak 9 kapal di Natuna, 6 kapal di Batam, serta 6 kapal di Belawan. Maka total keseluruhan terdapat 42 kapal.

 Baca juga: Jabatan Segera Berakhir, Menteri Susi Harap Kebijakan Penenggelaman Kapal Terus Dilakukan

2. Ekspor 15.000 Kg Gurita ke Jepang

Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) mengekspor gurita ke Jepang menindaklanjuti realisasi kerja sama dengan perusahaan Jepang Nomura Trading Co.,LTD. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti bersama dengan Perum Perindo pun melakukan pelepasan ekspor tersebut.

Komoditas ekspor sebanyak 15.000 kg Gurita (Callistoctopus Ornatus) merupakan bahan baku dari perairan Natuna dan sekitarnya, dilakukan dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) Selat Lampa, Natuna yang dikelola Perum Perindo.

 Baca juga: Menteri Susi Posting Video PM Modi Bersih-Bersih Pantai dari Sampah

3. Ajukan Pembebasan Tarif Ekspor

Saat ini, tarif ekspor ikan dari Indonesia menuju Eropa adalah sebesar 20%. Tarif ini lebih besar dari negara-negara pesaing Indonesia lainnya seperti Vietnam. Hal tersebut dinilai tidak adil mengingat Vietnam mendapatkan ikannya dari hasil mencuri di perairan Indonesia.

Menurut Menteri Susi, Indonesia menginginkan agar Uni Eropa juga bisa membebaskan tarif impor ikan asal Indonesia seperti perlakuan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. "Saya bilang nanti kita ancam Uni Eropa kalau tidak mau turunkan tarif. Masak negara yang curi ikan dapat 0%, Indonesia yang ikannya dicuri bayar 20%," ujarnya.

1
2
Video Terpopuler

4 Film Hollywood Yang Harusnya Punya Sekuel

GLOSSARY

  • Abuse of Process

    Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian.

  • Akuisisi

    Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tersebut tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang menguasai saham paling besar menjadi induk perusahaan yang harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Jadi, pada prinsipnya saham atau aset dari suatu perusahaan dibeli atau diambil alih oleh pihak lain baik perusahaan atau perorangan.

  • Agen Penjual

    Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai agen untuk menjual saham baru kepada masyarakat.

  • Afiliasi

    Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal. Hubungan antara pihak dengan pegawai direktur atau komisaris dari pihak tersebut. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah suatu pengendalian dari perusahaan tersebut atau, Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

  • Agio

    Nilai yang dimaksudkan ke dalam modal sendiri yang berasal dari selisih harga jual dikurangi nilai pari suatu emisi saham yang berasal dari dalam portepel dan dicatat di dalam akun (rekening) tersendiri yang juga bernama AGIO.

  • Aktiva Tidak Berwujud (Intangible Asset)

    Aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

Aktivitas Menteri Susi di Akhir Jabatannya, Tenggelamkan Kapal hingga Melawak

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini