6 Juta Peserta BPJS Kesehatan Bakal "Dihapus", Kok Bisa?
Kok Bisa?" />
MALANG - Pemerintah berencana menghapus sejumlah data peserta BPJS yang identitasnya tidak dikenali, baik karena tidak mempunyai nomor induk kependudukan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fahmi Idris, saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Aisyiyah, Kota Malang, Jumat siang (8/11/2019).
Baca Juga: Nunggak BPJS Kesehatan di Atas 4 Bulan, Siap-Siap Didatangi 'Debt Collector'
"Laporan saya sementara akan ada cleanshing data dari penerima BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang identitasnya tidak dikenali. Ada 6 juta akan kita keluarkan akan kita ganti yang terindentifikasi dengan baik," ungkap Muhadjir.
Menurutnya, sejumlah peserta BPJS PBI yang belum mempunyai E-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan didorong untuk segera mengurus supaya terindentifikasi sehingga tidak dicoret dari data.
"Yang belum punya NIK akan kita pastikan segera melalui dukcapik bahwa memastikan dia memang penduduk yang dibuktikan dengan NIK itu," ucap Muhadjir kembali.
Langkah ini menurut Muhadjir sebagai upaya penyerapan dana pemerintah supaya betul - betul tepat sasaran. "Agar penggunaan dana pemerintah BPJS betul-betul terserap oleh klien yang menjadi sasaran. Kalau data abal-abal bisa meragukan bahwa itu tepat sasaran," papar mantan Mendikbud di Kabinet Indonesia Kerja ini.
