nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Pemindahan Ibu Kota Baru, Investasi Jepang hingga Pelabuhan Ramah Lingkungan

Hairunnisa, Jurnalis · Sabtu 23 November 2019 09:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 22 320 2133208 fakta-pemindahan-ibu-kota-baru-investasi-jepang-hingga-pelabuhan-ramah-lingkungan-kwXRNmkioz.jpg Ilustrasi Perkotaan (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menjelang pemindahan ibu kota baru dari Jakarta menuju Kalimantan, pemerintah Indonesia telah merencanakan berbagai pembangunan yang akan di mulai pada 2020 ini. Di antaranya, pembangunan Istana Kepresidenan, pelabuhan, dan juga bandara.

Berikut adalah fakta-fakta pemindahan Ibu Kota yang telah dirangkum oleh Okezone, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Baca juga: Ibu Kota Baru di Kaltim Akan Dibangun Bandara VVIP

1. Jepang Akan Berinvestasi di Ibu Kota Baru

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sudah ada investor pada pembangunan ibu kota baru. Salah satu yang ingin masuk adalah dari Jepang.

"Jadi, investor ibu kota baru itu salah satunya dari Jepang. Bahkan bukan hanya itu, ada Abu Dhabi, Crown Prince Muhammad Bin Zayid juga mengatakan berminat di sini. Dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah mengiyakan itu. Jadi mereka ingin investasi di Ibu kota baru," ujar dia di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Luhut

Dia menjelaskan bahwa Jepang akan melakukan investasi kira-kira Rp460 triliun. Di mana setengahnya mungkin bisa private sector yang masuk.

2. Istana Kepresidenan Baru di Sepaku

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, istana kepresidenan akan dibangun terlebih dahulu. Adapun letaknya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Asal tahu saja, Kecamatan Sepaku memiliki populasi 31.814 pada tahun 2018 dengan kepadatan penduduk 27,14 jiwa per km persegi. Adapun kecamatan ini didukung oleh 11 desan dan 4 kelurahan.

"Kira-kira di situ (Sepaku) kawasanya (istana kepresidenan)," ujarnya saat ditemui di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (20/11/2019).

Menurut Basuki, alasan mengapa daerah tersebut akan dipilih sebagai istana kepresidenan karena letaknya yang bebas dari tambang batu bara. Sehingga, dimungkinkan untuk membangun Istana Kepresidenan.

3. Istana Presiden Baru Bergaya Nasional dengan Kearifan Lokal

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danish Sumadilaga mengatakan, nantinya istana kepresidenan akan dibangun dengan gaya nasional sekaligus penuh dengan kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk mencirikan jika istana tersebut merupakan tempat tinggal sekaligus kantor dari orang nomor satu Indonesia.

"Mungkin dong (didesain khas Indonesia). kita cari yang mencerminkan Indonesia," ujarnya saat ditemui di Komplek DPR-RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Kembangkan Pelabuhan Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru, Pemerintah Contek China

Hanya saja lanjut Danis, dirinya belum bisa menyebutkan detil desain dari istana kepresidenan yang mencerminkan Indonesia. Karena menurutnya, dirinya harus menyaring terlebih dahulu desain istana kepresidenan ini lewat sebuah sayembara. Rencananya, sayembara akan diumumkan pada akhir Desember 2019 mendatang.

4. Kembangkan Pelabuhan Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan ibu kota baru akan memiliki pelabuhan kelas dunia. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung jalur logistik di Ibu Kota Baru.

Nantinya kedua pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Pelabuhan Karingau Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda akan dilakukan pengembangan. Kedua pelabuhan tersebut akan dilakukan pengembangan bertaraf internasional, yang berkonsep green port atau ramah lingkungan.

lingkungan

5. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Butuh Rp256 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dana sebesar Rp256 triliun untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Anggaran tersebut akan dikeluarkan dalam tempo waktu 2020-2024

Direktur Jenderal Cipta Karya (Dirjen) Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Anggaran itu akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.

"Pembangunan infrastruktur kawasan ibu kota negara sebesar Rp 256 triliun," ujarnya saat ditemui di Komplek DPR-RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

6. Ibu Kota Baru Akan Dibangun Bandara VVIP

Kementerian Perhubungan memastikan akan membangun satu Bandara khusus di Ibu Kota baru. Hal ini bertujuan untuk mendukung konektivitas udara di wilayah ibu kota baru.

Sekertaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, bandara khusus ini hanya akan berjarak 15 hingga 20 kilometer saja dari pusat pemerintahan. Nantinya Bandara ini dikhususkan untuk menampung tamu tamu VVIP (Very very Important Person).

"Diperlukan VVIP airport pada jarak 15-20 km dari pusat pemerintahan," ujarnya di komplek DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Pindah Ibu Kota, Kantor Direktorat Jenderal Akan Disebar dari Merauke ke Papua

7. Bangun Transportasi Kereta Ibu Kota Baru Butuh Rp209,6 Triliun

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono mengatakan, untuk membangun kereta api di ibu kota baru, pemerintah membutuhkan setengahnya dari dana alokasi pemindahan ibu kota baru. Untuk memindahkan ibu kota, pemerintah membutuhkan biaya hingga Rp 466 triliun.

Artinya jika setengahnya, maka untuk membangun transportasi kereta api, pemerintah membutuhkan uang Rp209,6 triliun. Biaya tersebut akan digunakan untuk membangun stasiun, kereta api subway atau bawah tanah, KRL, jalur kereta api, dan pengadaan kereta listrik.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini