Bos BTN Sebut Anggaran Rumah Subsidi Rp11 Triliun Masih Kurang

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 19 Desember 2019 19:02 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 19 470 2143956 bos-btn-sebut-anggaran-rumah-subsidi-rp11-triliun-masih-kurang-FeFLAFDpcr.jpg FLPP (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun pada 2020. Di mana terdiri dari Rp9 triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah.

Jumlah tersebut jauh di atas target tahun ini yang hanya ditetapkan sebanyak 74.000 unit dengan alokasi sebesar Rp7,5 triliun.

Baca Juga: Anggaran KPR Subsidi Tahun Depan Rp11 Triliun, Ini Daftar Banknya

Namun, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury mengatakan, pihaknya masih belum puas dengan angka yang ditetapkan. Pasalnya hal itu masih tidak akan mampu memenuhi permintaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun depan.

"Jadi, rasa-rasanya tahun depan akan kurang juga. Maka kita akan bicarakan lagi nanti dengan pemerintah," ujar di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Baca Juga: Anggaran FLPP Rp11 Triliun untuk 102.500 Rumah

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengaku tidak heran apa yang disampaikan oleh Dirut BTN.

"Saya sendiri juga merasa kurang. Bukan hanya Dirut BTN yang merasa seperti itu," ungkap dia.

Dia menambahkan pemerintah akan terus membahas alokasi anggaran FLPP untuk bisa memenuhi kebutuhan MBR akan hunian yang layak. Salah satunya yakni dengan sistem baru.

"Dulu, pengembang kalau membangun, itu sekuat mereka. Kalau sanggup bangun seribu, ya bangun seribu. Nanti tidak bisa lagi seperti itu. Setiap pembangunan harus melalui persetujuan pemerintah terlebih dulu supaya tidak terjadi kelebihan," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, tanpa adanya persetujuan, pengembang bisa membangun kapan saja ketika ada permintaan. Padahal di sisi lain, kuota alokasi FLPP di perbankan sudah habis.

"Akhirnya, MBR yang sudah menjalin kesepakatan dengan pengembang tidak bisa melaksanakan akad dan proses berhenti di tempat," pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini