Menperin Minta Truk Kelebihan Muatan Masih Bisa Beroperasi, Ini Alasannya

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 13 Januari 2020 15:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 13 320 2152332 menperin-minta-truk-kelebihan-muatan-masih-bisa-beroperasi-ini-alasannya-M3dmCLy3Ak.jpeg Menperin Agus Gumiwang (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta untuk penerapan kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) ditunda, yang rencananya berlaku 2021 mendatang. Perlu masa transisi yang lebih panjang bagi pelaku industri sebelum akhirnya aturan soal angkutan truk kelebihan muatan itu berlaku.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, kebijakan zero ODOL tentu akan berdampak negatif pada industri, sebab membuat adanya peningkatan ongkos di biaya logistik. Sehingga akan berakibat pada penurunan daya saing produk.

Baca Juga: Menhub: Pemerintah dan Swasta Harus Kerjasama Kejar Ekspor

"Suka atau tidak suka, kita harus menyatakan itu (zero ODOL) akan mempersulit industri, karena tingginya production cost berkaitan dengan logistik, membuat tingginya biaya operasional dari industri," jelas dia ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Meski demikian, Agung menyebut memahami kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut. Hanya saja, dia meminta untuk ada masa transasisi yang cukup bagi para pelaku industri untuk bisa melakukan perubahan strategi bisnis terkait logistik.

truk

Menurutnya, pada masa transisi pelaku industri akan melakukan penghitungan kembali untuk kesiapan jumlah kendaraan logistiknya. Hal ini tentu membuat investasi di logistik meningkat.

"Yang tentu juga akan menambah cost (ongkos operasional) dan mengurangi daya saing (produk)," katanya.

Oleh sebab itu, Agus menilai, perlu adanya kesamaan cara pandang terkait fenomena ODOL tersebut, sehingga industri nasional pun bisa tidak tertekan oleh kebijakan baru itu.

"Ini suatu hal yang perlu dicari kesamaan pandangnya, walaupun, perlu dicatat bahwa kami sangat memahami kebijakan zero ODOL itu dalam kepentingan yang berkaitan dengan transportasi darat," tutupnya.

Sebelumnya, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Perhubungan No 21 tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension). Kemepnerin pun telah melayangkan surat kepada Kemenhub terkait permintaan penundaan pemberlakuan aturan zero ODOL agar tidak di 2021.

truk

Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono menyatakan, hingga saat ini belum ada surat balasan dari Kemenhub. Dia berharap, dalam penanganan persoalan ODOL ini semua pihak bisa terlibat, termasuk untuk moda transportasi kapal dan kereta api.

"Jadi kami inginnya aspek dari kereta api dan laut bisa dimaksimalkan. jadi semua pihak harus berkontribusi," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini