Iuran BPJS Kesehatan Naik, Berapa yang Ditanggung Pemberi Kerja?

Hairunnisa, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2020 12:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 06 320 2164239 iuran-bpjs-kesehatan-naik-berapa-yang-ditanggung-pemberi-kerja-fuapBLySRl.jpg BPJS Kesehatan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Namun, hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui rincian biaya yang mengalami perbuahan.

Seperti diketahui, iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp42.000 per bulan. Sementara itu, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) terdiri dari kelas I Rp160.000 per bulan, kelas II Rp110.000 per bulan dan kelas III Rp42.000 per bulan.

 Baca juga: Iuran Naik, Insentif Direksi BPJS Kesehatan Capai Rp342 Juta/Bulan

Namun, bagaimana para peserta yang bekerja atau menerima upah/gaji?

Mengutip Perpres nomor 75 tahun 2019, Jakarta, Kamis (6/2/2020), Iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.

 Baca juga: Dipanggil DPR, Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Dicecar soal Kenaikan Iuran

Adapun PPU tersebut terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD), Prajurit, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Pekerja/pegawai yang menerima gaji dan upah.

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud yaitu Rp12 juta. Sedangkan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.

 Baca juga: Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Diminta Jelaskan Kenaikan Iuran BPJS

Sementara itu, potongan 5% per bulan dari gaji atau upah terdiri atas gaji/upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini