nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Menarik Bebas Pajak Selama 6 Bulan demi Lawan Virus Korona

Irene, Jurnalis · Sabtu 14 Maret 2020 07:24 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 03 13 20 2182835 fakta-menarik-bebas-pajak-selama-6-bulan-demi-lawan-virus-korona-eIuN3q3J3u.jpg Stimulus Ekonomi II (Foto: Okezone/Giri)

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan stimulus jilid II untuk membuat ekonomi Indonesia kebal dari virus korona Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Untuk stimulus jilid II mencapai Rp22,9 triliun.

Stimulus jilid II terdiri dari berbagai poin, salah satunya stimulus fiskal. Stimulus fiskal terdiri dari relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), kemudian relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor), relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) dan keempat relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Jadi stimulus itu totalnya Rp22,9 triliun. Jadi sektor konstruksi sudah masuk sektor pertama. Sehingga paket yang dikeluarkan Rp160 triliun," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Berikut fakta-fakta keringanan pajak seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (14/3/2020):

 

1. Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor–Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM).

PPh DTP diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020. Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp8,60 triliun. Diharapkan para pekerja di sektor industri pengolahan tersebut mendapatkan tambahan penghasilan untuk mempertahankan daya beli.

 

2. Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor)

Relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM.

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp8,15 triliun.

Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang cashflow bagi industri sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor).

3. Diskon 30% untuk PPh 25

elaksasi diberikan melalui skema pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE-IKM selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar Rp4,2 triliun.

Sebagaimana halnya relaksasi PPh Pasal 22 Impor, melalui kebijakan ini diharapkan industri memperoleh ruang cashflow sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor).

Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor, diharapkan akan terjadi peningkatan ekspor.

4. Restitusi PPN Dipercepat untuk 19 Sektor

Relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat (pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM.

Restitusi PPN dipercepat diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp1,97 triliun. Tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para eksportir, sementara bagi para non-eksportir besaran nilai restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp5 miliar.

Dengan adanya percepatan restitusi, Wajib Pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya.

 

5. Karyawan Manufaktur Bergaji Rp16 Juta per Bulan Bakal Bebas Pajak

Pemerintah mengeluarkan lagi insentif untuk menangkal virus korona pada ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan berbagai macam insentif perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu bentuk insentif perpajakan adalah dengan menanggung pungutan pajak penghasilan (PPh) 21 atau pajak karyawan. Insentif pajak ini diberikan kepada pekerja yang bekerja di bidang manufaktur.

Mereka yang mendapatkan insentif ini ini memiliki penghasilan sekitar Rp200 juta per tahun. Atau jika dibedah, pekerja ini memiliki penghasilan sebesar Rp16,6 juta per bulan.

"Kita akan memberikan skema relaksasi pembayaran PPh pasal 21 dengan memberikan bahwa yang biasanya membayar, apakah itu perusahaan atau masyarakat sendiri kita akan bentuk ditanggung pemerintah 100% atas penghasilan pekerja yang memiliki income sampai Rp200 juta per tahun," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini