Pembelian Pangan Dibatasi, Pengusaha Ritel: Supaya Tak Terjadi Sengketa

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 20 Maret 2020 11:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 20 320 2186320 pembelian-pangan-dibatasi-pengusaha-ritel-supaya-tak-terjadi-sengketa-OznFpVBmnk.jpg Ritel (reuters)

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta kepada pengusaha untuk membatasi pembelian bahan pokok di toko-toko swalayan dan pasar tradisional. Bahkan sejak 16 Maret 2020, bahan pokok seperti beras, minyak hingga gula dibatasi pembeliannya di toko swalayan.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Penasehat Himpunan Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan adanya surat edaran ini sedikit membantu para pengusaha ritel. Sebab, tanpa adanya pembatasan ini akan terjadi sengketa atau keributan seperti halnya panic buying beberapa waktu lalu

 Baca juga: Soal Pangan di tengah Wabah Virus Corona, Presiden Jokowi: Stok Kita Lebih dari Cukup

"Karena domainnya di peritel, saya kira kalau soal surat ada sedikit membantu terhadap kita. Supaya tidak terjadi sengketa antara penjual dan pembeli," ujarnya, Jakarta, Kamis (19/3/2020) malam.

Lagi pula lanjut Tutum, tidak semua pembelian dibatasi. Sebab, untuk mendistribusikan ke warung-warung, para pengusaha ritel tetap tidak membatasi jumlahnya.

 Baca juga: Dibatasi, Beli Beras Maksimal 10 Kg dan Mi Instan 2 Dus

"Nah yang harus dipahami anggota peritel bukan hanya yang jual ke end user. Tetapi ada juga yang menjual ke warungan maupun industri yang diolah kembali salah satunya adalah Lotte Mart dan Indo Grosir," kata Tutum.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai pembatasan ini bukan cara yang tepat. Apalagi, kondisi saat ini pengusaha tidak kekurangan stok sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan.

 Baca juga: Virus Korona Menyebar, Begini Pergerakan Harga Pangan

"Pak Menko sudah bicara dengan Bareskrim kita semua sepakat itu bukan cara tepat. Kita tidak kekurangan barang jadi tidak perlu ada yang dibatasi," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada kepolisian dan pemerintah untuk mengubah aturan tersebut. Dirinya pun mendapatkan kabar jika Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal segera bertemu dengan Bareskrim Polri untuk membahas masalah tersebut.

"Itu dari pak Menko sudah membicarakan dengan Bareskrim. Jadi pak Menko akan membahas dengan Bareskrim lagi supaya diubah," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini