Covid-19 Tekan Ekonomi, Penagihan Kredit Tidak Boleh Pakai Debt Collector

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 20 Maret 2020 16:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 20 320 2186531 covid-19-tekan-ekonomi-penagihan-kredit-tidak-boleh-pakai-debt-collector-nkfLUo4b05.jpg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melarang perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Ketentuan ini masuk dalam kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah COVID-19.

Menko Airlangga menjelaskan, pemerintah memberi relaksasi leasing motor untuk ojek online. Kebijakan yang diambil berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.

Baca Juga: 4 Tower Wisma Atlet Kemayoran Disiapkan Jadi RS Darurat Covid-19

“Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online,” terang Menko Airlangga via telekonferensi dilansir dari laman Kemeko Perekonomian, Jumat (20/3/2020).

Sebelumnya, berbagai langkah kebijakan pun telah ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah telah mengeluarkan Stimulus I dan II. Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan menteri dan lain-lain sedang diselesaikan.

Sementara OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk relaksasi Non Performing Loan (NPL) dan restrukturisasi kredit termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dan KUR sebagai akibat COVID-19.

Baca Juga: Wisma Atlet Bisa Isolasi 15.000 Pasien Virus Corona

Pasar modal memperbolehkan pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk efektivitas kebijakan ini, maka emiten tetap mendapatkan fasilitas pengurang pajak 5% walaupun public float sahamnya kurang dari 40%.

Kemudian BI juga telah menurunkan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM) valas, GWM rupiah, dan intervensi di pasar valas maupun pasar uang.

“Lalu untuk ketersediaan pangan dan bahan pokok, Pemerintah menjamin stok, kelancaran pasokan, distribusi dan stabilitas harga atas pangan dan bahan pokok. Terutama ketersediaan 11 bahan pangan pokok,” pungkas Menko Airlangga.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini