nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ada Keringanan Kredit, 7 Industri Ini Jadi Prioritas

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 29 Maret 2020 20:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 03 29 320 2190871 ada-keringanan-kredit-7-industri-ini-jadi-prioritas-bDbZO26noi.jpg Grafik Ekonomi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak virus corona atau Covid-19. Keringanan yang diberikan kepada debitur perbankan adalah penundaan sampai dengan 1 tahun dan penurunan bunga.

Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, ada tujuh industri utama yang diprioritaskan mendapatkan keringanan kredit tersebut. Sektor tersebut antara lain, Pariwisata, Transportasi, Perhotelan, Perdagangan, Pengolahan, Pertanian dan Pertambangan.

Baca Juga: OJK Minta Penagihan Kredit Macet Satu Tahun ke Depan Tak Pakai Debt Collector

Keringanan kredit tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Berdasarkan ketentuan OJK, berikut adalah prioritas debitur yang mendapat keringanan kredit:

a. Debitur terkena dampak Covid-19 dengan nilai kredit/leasing dibawah Rp10 miliar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR)

b. Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.

c. Mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing.

d. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank/leasing.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini