Via Online, Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019 ke BPK

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 30 Maret 2020 07:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 30 20 2190968 via-online-sri-mulyani-serahkan-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2019-ke-bpk-PfEbaCDLEV.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di tengah wabah virus Corona atau Covid-19 ini, pertemuan tersebut dilakukan secara virtual.

Dirinya mengatakan, opini WTP oleh BPK RI atas LKPP dalam tiga tahun terakhir atau sejak LKPP Tahun 2016 adalah bentuk keseriusan Pemerintah dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara. Di mana hal ini terus diupayakan dan diperjuangkan dengan sangat serius.

 Baca juga: Kementerian PANRB Raih Opini WTP ke-5 Kali dari BPK

"Tahun ini, meskipun dalam kondisi yang luar biasa, Pemerintah tetap berkomitmen mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, saya selaku Bendahara Umum Negara (BUN) bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pertemuan online ini juga merupakan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2019," ujarnya mengutip akun instagram @SMIndrawati, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Dari laporan tersebut, dirinya menjabarkan kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2019 mampu tumbuh positif mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan tersebut telah berdampak pada perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain (i) tingkat pengangguran turun dari 5,34 persen menjadi 5,28 persen, (ii) tingkat ketimpangan (Rasio Gini ) turun dari 0,384 menjadi 0,380, serta (iii) angka kemiskinan turun dari 9,66 persen menjadi 9,22 persen. Seluruh kinerja perekonomian selama tahun 2019 tersebut tercermin dalam LKPP Tahun 2019.

 Baca juga: Laporan Keuangan PPATK Kembali Diganjar Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang disampaikan terdiri dari tujuh komponen laporan, yaitu Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP Tahun 2019 dengan cara, antara lain menyempurnakan sistem terintegrasi dalam penyusunan LKPP Tahun 2019, menyempurnakan peraturan dan kebijakan di bidang keuangan negara, menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP dan secara berkala memonitor tingkat penyelesaiannya, serta membentuk task force untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab opini Disclaimer serta penyebab pengecualian pada K/L yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian," ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini