JAKARTA - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program kartu Prakerja dengan anggaran yang sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
Kartu Prakerja akan di-lead oleh Kemenko Perekonomian dengan manajemen pelaksana atau Project Management Office (PMO).
Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk menangani para pekerja yang terkena PHK.
Direncanakan sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena COVID-19 yang akan dibantu oleh program kartu Prakerja.
Kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK) yaitu sekitar 400.000 pekerja. Jadi, paling tidak pemerintah bisa mengcover sampai 6 juta pekerja di tahun 2020 ini.
“Paling tidak di tahun ini sekitar 400 ribu pekerja bila mengalami PHK maka mereka akan dibantu dengan skema yang tidak jauh beda dengan yang ada di kartu Prakerja. Jadi, kami menambahkan dengan sekarang dengan Prakerja 5,6 juta (penerima) dan kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BPJS-TK sekitar 400.000 pekerja. Jadi, paling tidak ini bisa sampai 6 juta pekerja yang bisa disupport di tahun 2020 ini untuk menangani dampak COVID-19. Jadi itu yang mungkin kami tambahkan dari skema kolaborasi antara pemerintah dengan BPJS-TK yang dilakukan saat ini,” papar Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Mereka akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Kemudian, sambil mereka melakukan pelatihan untuk menaikkan skilling dan reskillingnya mereka akan mendapatkan manfaat juga dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.
