Ekspor Furnitur dan Kerajinan Turun akibat Pelabuhan Negara Tujuan Tidak Beroperasi

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 16 April 2020 16:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 16 320 2200209 ekspor-furnitur-dan-kerajinan-turun-akibat-pelabuhan-negara-tujuan-tidak-beroperasi-rVwolfzSmI.jpeg Pelabuhan (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA - Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan, berhentinya aktivitas operasional pelabuhan di negara tujuan ekspor juga menjadi salah satu kendala IKM tanah air di sektor furnitur dan kerajinan. Akibatnya, aktivitas ekspor menurun siginifikan yang membuat cashflow perusahaan terganggu hingga mengakibatkan kredit yang dibayarkan berpotensi mengalami kemacetan.

"Padahal, selama ini IKM furnitur dan kerajinan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional melalui capaian nilai ekspornya," kata dia dilansir dari laman Kemenperin, Kamis (16/4/2020).

Baca Juga: Bertahan Lawan Corona, IKM Minta Keringanan BPJS hingga Tagihan Listrik

Hal ini tercermin dari neraca perdagangan industri furnitur yang mengalami surplus pada Januari 2019, dengan nilai ekspor sebesar USD113,36 juta.

Adapun nilai ekspor tersebut, naik 8,2% dibanding capaian pada Desember tahun 2018. Sepanjang tahun lalu, nilai ekspor furnitur nasional menembus hingga USD1,69 miliar atau naik 4% dibanding raihan 2017.

Baca Juga: Ada Corona, Omzet IKM Sektor Makanan Turun hingga 90%

Selanjutnya, nilai ekspor dari produk kerajinan nasional pada Januari-November 2018 mampu mencapai USD823 juta, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD820 juta. Industri kerajinan di Indonesia jumlahnya cukup banyak, yakni lebih dari 700 ribu unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,32 juta orang.

Gati menambahkan, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap ketersediaan dan harga bahan baku bagi pelaku IKM furnitur dan kerajinan mengalami kenaikan akibat volume impor yang menurun. Sementara itu, perusahaan IKM mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan pembatasan sosial atau social distancing. Hal ini kemudian mengakibatkan perusahaan memangkas produksinya dan membatasi jumlah karyawan yang bekerja.

Dengan kondisi tersebut, IKM furnitur dan kerajinan meminta adanya penjadwalan ulang (reschedule) pembayaran kredit bank selama satu tahun, dan reschedule bunga kredit hingga enam bulan dan pembayaran dilakukan setelah enam bulan dengan bunga nol%.

Selanjutnya, IKM meminta pemberian pinjaman lunak bagi IKM dengan bunga lebih rendah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian, untuk mengatasi persoalan ketersediaan bahan baku, IKM meminta agar program ‘Material Center’ direalisasikan, kemudahan mendapatkan bahan baku dan penolong dari pabrik, hingga pembebasan bea impor bahan baku dan penunjang untuk sektor IKM furnitur dan kerajinan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini