Covid-19 Ancam Penghasilan, Hasil Survei: 25% Warga Berutang untuk Kebutuhan Pokok
JAKARTA - Selama wabah virus Corona atau Covid-19, warga Indonesia mayoritas terimbas perekonomiannya. Di mana, sekira 77% masyarakat Indonesia menyatakan wabah tersebut mengancam pemasukan dan penghasilannya.
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melakukan survei pada 9-12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak. Di mana, dengan margin of error 2,9%.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Imbas Covid-19, Pendapatan Sektor Penerbangan Hilang Rp270 Miliar
Mengutip survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Jumat (17/4/2020), survei itu menyatakan 25% warga atau sekira 50 juta warga dewasa menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman dan 15% warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu. Sementara itu, 15% warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu.
Survei ini juga menunjukkan 67% rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi Covid-19. Yang menyatakan tidak ada perubahan 24% dan yang menyatakan lebih baik hanya 5%.
Baca juga: Penyebaran Covid-19 Mayoritas di Jawa, Begini Dampaknya pada Ekonomi RI
Sementara itu, 92% rakyat menganggap Covid-19 mengancam nyawa manusia. Tapi ada perbedaan kekhawatiran antar daerah.
Terdapat dua provinsi yang persentase warganya yang menganggap Covid-19 mengancam nyawa sangat tinggi, yaitu Sulawesi Selatan sebesar 99% dan DKI Jakarta sebesar 98%. Sementara di Jawa Barat hanya 77% warga yang menganggap Covid-19 mengancam nyawa.
Mayoritas 52% warga menganggap pemerintah pusat cepat menangani wabah Corona, sementara 41% menganggap lambat. Terdapat perbedaan antar provinsi, mayoritas warga Jawa Tengah 61% dan Jawa Timur 61% menganggap langkah pemerintah pusat cepat sedangkan di Jawa Barat hanya 41% warga menganggap pemerintah pusat bekerja cepat.
Demikian pula dengan soal kecepatan pemerintah provinsi. Sementara mayoritas warga Jawa tengah 73%, Jawa Timur 68% dan DKI Jakarta 62% menilai pemerintah provinsi bergerak cepat; di Jawa Barat hanya 39% warga menganggap pemerintah provinsi bergerak cepat.
Sementara itu, mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mayoritas rakyat sekira 87,6% setuju dengan aturan tersebut. Namun demikian, hanya 39% rakyat yang setuju bahwa seharusnya dikenakan denda atau penjara bagi mereka yang melanggar PSBB, sementara 31,2% menyatakan tidak setuju.
Yang paling banyak mendapatkan dukungan adalah pengurangan penumpang mobil pribadi mencapai 86%, dan yang mendapat persetujuan warga paling rendah adalah aturan bahwa sepeda motor tidak boleh membonceng 63% dan ojeg atau ojeg online tidak boleh membawa penumpang orang (66%). Artinya, ada 34 sampai 37% yang keberatan dengan aturan bahwa motor tidak boleh membonceng.
Hasil survei lainnya, 76% warga setuju dengan kewajiban bekerja dari rumah saja. Namun di Jawa Barat, hanya 54% warga yang mendukung kebijakan tersebut.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
