PGN Rugi Jual Gas Industri USD6/Mmbtu, Begini Perhitungannya

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 21 April 2020 18:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 21 320 2202727 pgn-rugi-jual-gas-industri-usd6-mmbtu-begini-perhitungannya-VkoEd4CNTk.jpg Harga Gas Industri Turun. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk mengaku merugi usai menjual harga gas sebesar USD6 per MMBTU. Di mana penurunan harga gas Industri ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, PGN harus nombok untuk menjual gas ke konsumen industri. Sebelumnya harga gas industri sekitar USD8,4 per MMBTU, kemudian harus diturunkan ke USD6 , artinya memiliki gap USD2,4 per MMBTU.

"Ini dibantu juga ditutup sebagian penurunan harga gas waktu kita membeli dari hulu, gas hulu ditetapkan turun antara USD4 sampai 4,5 per MMBTU saat ini kami membagi secara avrage sekitar USD5,4 per MMBTU sehingga ada penurunan sekitar USD1,4 per MMBTU penurunan dari harga jual USD2,4 per MMBTU dan dikurang beli dari hulu. Jadi masih ada gap," ujarnya dalam rapat virtual dengan Komisi VII, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga: Harga Gas Turun, 'Angin Segar' bagi Pelaku Industri

Menurut Gigih, gap tersebut akan dihitung kembali secara detail. Makanya pihaknya akan melaporkan kepada Kementerian BUMN dan ESDM agar bisa mendapatkan kompensasi

"Gap itu akan kami hitung secara detail akan kami sampaikan melalui Pertamina ke menteri BUMN dan ESDM untuk bisa mendapatkan kompensasi atau insentif tersebut itu penjelasan kami mengenai dampak permen 08," kata Gigih

Sementara itu, Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban mengatakan, penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2020 tentang tatacara penetapan penggunaan dan harga gas bumi tertentu di bidang industri pun akan berdampak pada sisi pendapatan perusahaan. Berdasarkan perkiraannya, pendapatan perseroan akan hanya sekitar 21% saja, jika tidak ada insentif dari pemerintah.

Di di sisi lain, PGN memiliki kewajiban utang jangka panjang sebesar USD1,95 miliar yang jatuh tempo pada 2024. Jika pendapatan terganggu akan membuat PGN tidak mampu memenuhi kewajibanya.

"Apabila tidak ada insentif maka kemampuan PGN memenuhi kewajiban jangka panjang kemungkinan akan terganggu," kata Arie.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini