Kemenhub Waspadai Penggunaan Kapal Logistik untuk Angkut Penumpang

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 24 April 2020 14:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 24 320 2204294 kemenhub-waspadai-penggunaan-kapal-logistik-untuk-angkut-penumpang-dOdShgq7WE.jpg Mudik dengan Kapal Laut Dilarang. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menginstruksikan kepada syahbandar pelabuhan dan gugus tugas covid-19 di pelabuhan dan berkoordinasi dengan TNI/Polri setempat untuk melakukan pengawasan larangan sementara penggunaan sarana transportasi laut. Hal ini supaya tidak ada penyalahgunaan kapal karena mudik Lebaran dilarang.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar setempat terhadap angkutan penumpang tersebut juga berlaku terhadap pengoperasian angkutan barang/logistik.

“Hal ini untuk memastikan bahwa kapal logistik yang dioperasikan tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk mengangkut penumpang,” tuturnya, dalam keterangannya, Jumat (24/4/2020).

Baca Juga: Larangan Mudik dengan Transportasi Laut, Ini Kapal-Kapal yang Diizinkan Beroperasi

Adapun pengawasan berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan (check point) dan dilaksanakan pada akses utama keluar dan/atau masuk pada terminal penumpang di pelabuhan.

Selama masa larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk mudik tahun 2020, Badan Usaha Transportasi Laut juga diwajibkan untuk mengembalikan biaya jasa transportasi laut (refund ticket) kepada calon penumpang secara penuh, baik Pengembalian biaya tiket 100% secara tunai, Melakukan penjadwalan ulang (re-schedule), atau Melakukan perubahan rute pelayaran (re-route).

Sedangkan penjadwalan ulang dan perubahan rute pelayaran tersebut berlaku selama satu tahun untuk satu kali pemesanan ulang.

Sementara itu, Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus disiagakan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran selama masa pandemi Covid-19 terutama pada saat pemberlakuan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2020.

Dengan demikian, sejak Permenhub No 25/2020 ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini