Investasi Langsung Mendesak untuk Indonesia
JAKARTA - Indonesia butuh realisasi investasi langsung saat ini. Tujuannya supaya tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat pandemic virus corona atau Covid-19.
Menurut Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati, realisasi investasi menjadi semakin mendesak saat ini. Sangat diharapkan menjadi solusi atas peliknya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan jutaan buruh terkena pemutusan hubungan kerja.
"Kalau tidak ada investasi, mereka akan bekerja di mana?” ungkap Enny, dalam keterangannya, Selasa (28/4/2020).
Baca Juga: Lirik Indonesia, Amazon Diminta Perhatikan Bisnis UMKM
Pemerintah pun harus jeli memanfaatkan momentum rencana sejumlah negara merelokasi investasinya keluar dari China ke negara-negara ASEAN akibat pandemi Covid-19. Kemunculan pandemi ini telah menyadarkan banyak pihak akan tingginya risiko bila menempatkan investasi terpusat di satu negara saja.
Meskipun sebagian pihak berpendapat rantai pasokan global menjadi lebih efisien, namun menempatkan investasi di satu negara akan mengakibatkan ketergantungan yang luar biasa.
“Itu sebabnya, Jepang sudah memutuskan akan merelokasi investasi beberapa industri di China,” tambah Enny.
Relokasi investasi, menurut Enny, akan menjadi kecenderungan global. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia agar tidak kehilangan momentum. Terlebih, dalam dua tahun terakhir, penanaman modal asing terus tumbuh negatif.
Baca Juga: Realisasi Investasi Tembus Rp210,7 Triliun, Asing Mulai Surut
Rantai pasokan global yang terpusat di China dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan industri manufaktur kita terseok-seok karena kalah bersaing. Tak heran, investasi di sektor manufaktur dalam beberapa tahun terakhir sangat minim. Padahal, investasi di industri pengolahan sangat besar manfaatnya bagi perekonomian.
Selain menciptakan berbagai produk substitusi impor, sektor manufaktur sangat besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja.
“Investasi di sektor manufaktur inilah yang selama ini diabaikan padahal sangat dibutuhkan bagi perekonomian,” kata Enny.
Enny juga menyampaikan, bahwa selama ini komitmen investasi sebetulnya terus berdatangan. Namun, komitmen investasi tidak serta merta terealisasi karena kerap menghadapi berbagai hambatan seperti tidak adanya kepastian berusaha dan kurang memadainya infrastruktur penunjang.
Oleh karena itu, pemerintah selayaknya harus bisa memberikan kepastian usaha terhadap investor melalui regulasi yang mendukung. Menurut Enny, investor selalu menginginkan kepastian secara terperinci sejak awal.
Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan kepada investor untuk mengetahui kebutuhan mereka. Pendekatan seperti itu akan jauh lebih efektif untuk mencapai titik temu.
Selain soal kepastian berusaha, persoalan lain yang menjadi kekhawatiran investor adalah infrastruktur. “Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai, seperti kawasan industri yang mampu menekan harga energi dan menyediakan konektivitas logistik yang efisien,” tutup Enny.
(Feby Novalius)
