Mudik Dilarang, Garuda Ubah Bisnis Model Jadi Kargo Udara
JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mulai mengubah bisnis model dari penerbangan komersial menjadi penerbangan barang atau angkutan kargo. Hal ini menyikapi diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, munculnya Permenhub 25 Tahun 2020, membuat perseroan harus menghentikan hampir seluruh penerbangan domestik. Apalagi wilayah pelarang seperti Jakarta, menjadi pusat penerbangan domestik terbanyak.
"Ini memaksa kita menghentikan hampir semua penerbangan domestik kecuali logistik," ujarnya. dalam rapat virtual dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Baca Juga: Curhat Bos Garuda, Kinerja Perusahaan Turun Drastis Imbas Covid-19
Maka dari itu, Garuda pun mulai mengubah bisnis model dengan memaksimalkan pelayanan pada kargo. Misalnya dengan menambah jumlah rute baru untuk angkutan kargo.
"Pada saat ini merubah rute komersil untuk rute kargo. Seperti hari ini kita terbangkan 26 pesawat khusus kargo. Jadi kita ubah bisnis model," ujarnya.
Dirinya juga mengaku bahwa telah mendapatkan persetujuan menggunakan pesawat komersil untuk mengangkut barang. Di mana kursi-kursi penumpang diizinkan diganti dengan barang.
"Kami berhasil mendapat persetujuan untuk memperbolehkan kargo diletakan di atas bangku penumpang pesawat. Dengan asumsi dasar setiap kursi tiga diletakan beban 210 kilogram. Di mana asumsi yang tadsinya satu kursi untuk orang berat badannya 75 kg, sehingga maksimal barang yang ditaruh kurang lebih 210 kg," tuturnya.
Selain itu, perseroan juga sedang mengajukan extra flight untuk angkutan kargo. Dan menawarkan sewa pesawat, seperti yang sudah dilakukan dengan BUMN dan BNPB.
"Ini ada beberapa pengusaha carter pesawat untuk bawa produk dan lain. Jadi dalam hal ini hanya sewakan pesawat. seperti ke Shanghai di sewa BUMN dan BNPB disewa," tuturnya.
(Feby Novalius)
