Presiden Jokowi Evaluasi Kebijakan PSBB, Terlalu Longgar?

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 04 Mei 2020 11:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 04 320 2208803 presiden-jokowi-evaluasi-kebijakan-psbb-terlalu-longgar-1PlUBVySop.png Jokowi (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa dilakukan secara ketat. Hingga saat ini ada 4 Provinsi dan 22 Kabupaten Kota yang sudah menerapkan PSBB.

Baca Juga: Soal Bansos, Presiden Jokowi Minta Dibuat Hotline Pengaduan

Penerapan PSBB ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dari daerah yang berasal dari zona merah. Salah satunya yaitu daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) serta beberapa daerah di Jawa Barat.

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama mengenai penerapan PSBB di 4 Provinsi dan 22 Kabupaten dan Kota. Saya ingin memastikan bahwa ini betul betul diterapkan secara ketat dan efektif," ujarnya saat membuka ratas virtual, Senin (5/4/2020).

Baca Juga: Warga Miskin Belum Dapat Bansos? Ini Kata Presiden Jokowi

Menurut Jokowi, Pemerintah Daerah diminta untuk mengevaluasi secara benar penerapan PSBB di masing-masing daerah. Karena dirinya masih melihat ada beberapa daerah yang masih terlalu longgar dalam menerapkan PSBB ini.

Menurut Jokowi evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam menetapkan PSBB. Hal ini juga bisa menentukan arah kebijakan pemerintah selanjutnya.

"Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan di daerah yang PSBB," ucapnya.

 Presiden Jokowi Pimpin Ratas Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam PISA

Dirinya juga minta agar proses isolasi pasien yang sudah positif corona maupun masih dalam pemantauan untuk dipantau dengan ketat. Karena dirinya menerima laporan ada beberapa daerah yang pasien positif corona masih bisa keluar dari rumah sakit.

"Kemudian apakah isolasi yang ketat juga dilakukan. Karena saya melihat sudah positf aja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas kesana kemari. Kemudian juga apakah juga warga yang berisiko yang manula yang memiliki riwayat penyakit riwayat kumorbit, ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur ini perlu dilakukan," kata Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini