BPK Minta Kebijakan Otonomi Daerah Dievaluasi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 16 Juli 2020 19:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 16 20 2247557 bpk-minta-kebijakan-otonomi-daerah-dievaluasi-01FiiIVIMA.jpg Rupiah (Okezone)

JAKARTA - Kebijakan otonomi daerah yang telah berjalan selama hampir 20 tahun harus dievaluasi. Hal tersebut karena hingga kini daerah masih belum bisa mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjalani pembangunan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan alasan utama harus ada evaluasi karena dalam penerapannya, daerah-daerah tidak bisa menghasilkan kemandirian fiskal yang kuat. Hanya Kabupaten Badung, Bali yang terbilang sudah tak bergantung dari pemerintah pusat.

 Baca juga: Sri Mulyani Akan Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus

"Ini menggambarkan bahwa ada hal-hal yang harus dievaluasi. Jadi PAD tidak bisa mendanai dan hanya bergantung pada pemerintah pusat. Ini kan jadi masalah, di mana sudah 20 tahun program otonomi daerah," kata Agung di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Berdasarkan hasil itu, lanjut dia, menunjukkan bahwa untuk mencapai indeks kemandirian fiskal yang kuat itu tak harus bergantung dari daerah tersebut merupakan pusat perdagangan maupun mempunyai sumber daya alam (SDA) melimpah.

 Baca juga: Mentan: Otonomi Daerah Terlalu Mudah Beri Izin Konversi Lahan

"Hasil ini memperlihatkan bahwa dalam untuk mengelola daerah bukan hanya aspek-aspek yang terkait dengan posisi pusat perdagangan. Tapi menurut saya ada good governance," kata dia.

Dia berharap daerah lain dapat meniru kebijakan-kebijakan yang diterapkan Kabupaten Badung.

"Dalam situasi ini, kita jangan cari salah. Mana yang berhasil, baru kita replikasi. Sekarang baru identifikasi masalah angka. Jadi perwakilan daerah ini harus mengembangkan," kata dia. strukturisasi kredit, atau bahkan pemanfaatan digitalisasi teknologi khususnya bagi para UMKM," tandas dia.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini