Ditagih Erick Thohir, Sri Mulyani Bayarkan Utang Pemerintah di BUMN

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 21 Juli 2020 11:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 21 320 2249625 ditagih-erick-thohir-sri-mulyani-bayarkan-utang-pemerintah-di-bumn-R1Vgft4ALo.jpg Rupiah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mencairkan utang pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp113,48 triliun. Penjadwalan pencairan dilakukan dari Juli hingga Agustus 2020.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya akan membayar utang pemerintah dimulai sejak Juli hingga Agustus ini.

Baca Juga: Tagih Utang Pemerintah, Erick Thohir: Dengan Kerendahan Hati Sangat Diperlukan BUMN 

Namun begitu, Yustinus tidak merinci berapa nominal dari total Rp113,48 triliun yang akan dibayarkan ke sejumlah perusahaan plat merah. Bahkan, dia juga tidak menyebut skema pembayaran utang pemerintah tersebut.

"Sudah dijadwalkan Juli dan Agustus ini," ujar Yustinus saat dihubungi, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Baca Juga: Rincian Utang Pemerintah Rp108 Triliun di BUMN 

Untuk PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), kata Yustinus, pemerintah telah membayar utang kedua BUMN melalui kompensasi. Di mana, jumlah dana kompensasi sebesar Rp 14,3 triliun. Meski tak merinci nilai yang dibayarkan ke masing-masing BUMN, dia mengatakan jumlah tersebut dibagi dua baik ke PLN dan Pertamina.

Sehingga sisa utang pemerintah ke PLN masih sebesar Rp 48,46 triliun dan ke Pertamina sebesar Rp 45 triliun. "Sudah diberikan dalam bentuk kompensasi ke Pertamina dan PLN. Itu sudah banyak beredar," ujarnya.

Untuk diketahui, utang pemerintah sebesar Rp113,48 triliun merupakan total utang dari tujuh BUMN. Adapun rinciannya adalah pertama, utang kepada PLN sebesar Rp 48,46 triliun. Utang tersebut merupakan biaya kompensasi dari Public Service Obligation (PSO), subsidi dan kompensasi tarif listrik.

Kedua, utang pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp 45 triliun. Utang tersebut berasal dari tanggung jawab pelayanan publik (PSO) subsidi dan kompensasi BBM yang dilakukan Pertamina.

Ketiga, utang kepada BUMN karya sebesar Rp 12,16 triliun. Tagihan tersebut merupakan utang Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atas pembebasan lahan pembangunan jalan tol. Terdapat beberapa lahan yang sudah diakuisisi sejak 2016. Namun proses penagihan dan koleksi piutangnya masih berjalan.

Keempat, utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp 6 triliun. Ini merupakan kompensasi atas tanggung jawab pelayanan publik (PSO) yang dijalankan perseroan.

Kelima, utang kepada PT Kimia Farma sebesar Rp 1 triliun. Merupakan utang BPJS Kesehatan atas penugasan penanganan Covid-19. Keenam, utang kepada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar. Merupakan utang pemerintah atas tanggung jawab PSO yang dilakukan Bulog.

Terakhir, utang kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 300 miliar. Merupakan utang pemerintah atas tanggung jawab PSO serta subsidi kereta api perintis.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini