Share

Perusahaan Nakal Paksa Karyawan Masuk saat PSBB, Lapor ke Sini Ya

Dani Jumadil Akhir, Okezone · Kamis 10 September 2020 14:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 10 320 2275571 perusahaan-nakal-paksa-karyawan-masuk-saat-psbb-lapor-ke-sini-ya-wcwtY3x92t.jpg PSBB (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat dan memberlakukan PSBB total atau sebelum PSBB transisi mulai Senin 14 September 2020. Alhasil, seluruh kegiatan baik belajar, bekerja hingga beribadah kembali dilakukan di rumah. Hal ini untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Jakarta yang kian mengkhawatirkan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun tidak mengizinkan perkantoran beroperasi, namun usahanya tetap berjalan. Hanya 11 sektor usaha yang dizinkan beroperasi saat PSBB total 14 September 2020.

Pemprov DKI Jakarta telah meminta kepada masyarakat maupun pekerja untuk melaporkan jika ada pelanggaran PSBB, termasuk jika ada perusahaan yang meminta karyawannya masuk. Padahal arahannya sangat jelas, yakni kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Jika ada pelanggaran saat PSBB, masyarakat atau pekerja bisa melaporkan ke kanal aduan resmi Pemprov DKI Jakarta di sosial media dan aplikasi JAKI atau Cepat Respon Masyarakat (CRM) besutan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta.

Warga cukup mengirimkan bukti foto untuk melaporkan terjadinya pelanggaran saat di kantor.

 Rapim Update Pelaksanaan PSBB Transisi di DKI Jakarta

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, mulai Senin (14/9/2020) seluruh kegiatan kembali dikerjakan di rumah. Terkecuali 11 sektor usaha industri seperti yang telah disampaikan pada masa PSBB sebelum transisi.

"Mulai Senin 14 September, bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi kegiatan perkantorannya yang ditiadakan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Anies menjelaskan, meski kegiatan perkantorannya ditutup karena tidak diizinkan operasi, namun kegiatan usahanya tetap jalan.

"Kegiatan usaha jalan, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran gedungnya yang tidak diizinkan beroperasi," kata Anies.

Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan," katanya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini