JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) meminta pemerintah untuk mengambil langkah mengenai rontoknya pasar modal dan Rupiah saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil rem darurat yakni menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat bomabastis hingga merontokkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"Kejadian kemarin sangat disesalkan atas pernyataan bombastis, dramatis oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Kata dia pernyataan Anies ini membakar ludes Rp300 triliun modal asing serta saham-saham berguguran. Hal ini perlu diperbaiki agar tidak berlanjut.
"Kalau korporasi hancur, maka ritel akan hancur, dan ini adalah tantangan berat OJK maupun BI. Membakar ludes Rp300 triliun modal asing. Serta saham-saham berguguran," katanya.
Said juga meminta BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Menurut dia, Rupiah masih terjadi depresiasi secara konstan. Saat ini Rupiah melemah mendekati Rp15.000 per USD.
"Kami yakin terhadap berbagai upaya yang dilakukan dan ditempuh oleh Gubernur BI, dan kami berharap Gubernur BI juga menjaga stabilitas sektor keuangan karena kita khawatir upaya-upaya yang dilakukan Gubernur BI akan menjadi sia-sia bagi kita semua kalau tidak ada di antara kita koordinasi baik di semua lini," tandasnya.

(Dani Jumadil Akhir)