Selamatkan Media Cetak, Sri Mulyani Tanggung Pajak Kertas

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 15 September 2020 19:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 15 320 2278283 selamatkan-media-cetak-sri-mulyani-tanggung-pajak-kertas-8F3Sr1ssfR.jpg Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA – Media massa sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan penyampaian opini, yang layak dan akurat perlu dijaga keberlangsungannya terutama di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan penanggungan pajak ini dikarenakan penurunan pendapatan iklan dalam beberapa bulan terakhir telah dirasakan media cetak sebagai dampak Covid-19 secara nyata yang menurunkan kemampuan media cetak dalam menyediakan kertas sebagai bahan baku utama penerbitan media cetak.

 Baca juga: Covid-19 Buat Belanja Pemerintah Meningkat tapi Pajak Loyo

"Dalam rangka menjaga produkivitas media massa, Menteri Keuangan menerbitkanPMK Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah(PPN DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang dilakukan oleh perusahaan pers media cetak pada tahun anggaran 2020," kata Febrio di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dia menyatakan bahwa Perusahaan Pers media cetak yang berhak mendapatkan kemudahan berupa PPN DTP yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kodeKlasifikasi Lapangan Usaha 58130.

 Baca juga: Data Perpajakan Holding BUMN Tambang Kini Bisa Diintip

Adapun kertas koran yang atas impor dan atau perolehannya diberikan kemudahan berupa PPN DTP merupakan kertas koran yang umumnya dipakai sebagai kertas koransebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017. Sedangkan kertas majalah yang dimaksud yaitu jenis kertas yang umumnya merupakanbahan baku kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos4811 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

PPN DTP atas kertas koran dan atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini mulai berlaku hingga 31 Desember 2020. “PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan pers media cetak untuk dapat menjaga produktivitas di masa pandemi Covid- 19,” tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini