Meski Sulit, Sri Mulyani Ingin APBN Bisa Melindungi Rakyat
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) 2019 menjadi UU P2 APBN 2019.
Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulynai mengatakan bahwa tantangan ekonomi ke depan akan tidak mudah dalam mengelola APBN. Hal ini karena adanya pandemi Covid-19 akan meningkatkan ketidakpastian yang berpotensi menciptakan risiko yang semakin tinggi bagi perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Sah, Banggar Setujui Laporan APBN 2019
"Oleh karena itu, kredibilitas APBN menjadi modal yang sangat berguna dan efektif dalam menjaga kepentingan nasional, serta melindungi masyarakat dan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Kata dia, pemerintah akan terus berupaya untuk menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan menengah, melalui kebijakan yang extraordinary, responsif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian misi jangka panjang Indonesia Maju.
