Sebagai ganti Kementerian BUMN, lanjut Fahmy, perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sementara itu, jika ada alasan Ahok dipecat karena semata-mata bikin gaduh dengan mengungkap aib Pertamina, alasan itu terlalu naif dan tidak mendasarkan pada kaidah manajemen professional.
"Pemecatan Ahok sebagai Komut Pertamina seharusnya didasarkan atas pencapaian Key Performance Indicator (KPI), bukan karena bikin gaduh," tegasnya
Menurutnya KPI itu, di antaranya: pemberantasan mafia migas, pembangunan kilang, penurunan impor Migas. Kalau KPI yang ditetapkan itu tidak dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, Ahok memang seharusnya dipecat sebagai Komut Pertamina.
(Feby Novalius)