JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah tetap akan menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi. Pasalnya, dari penyelenggaraan pesta demokrasi itu terdapat perputaran uang yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah.
"Pemerintah mendorong untuk pilkada diharapkan ada sirkulasi dana baik dari calon yang ikutin pilkada maupun dana dari KPU dan Bawaslu, jumlahnya Rp25 triliun hingga Rp 26triliun," kata Airlangga dalam video conference disiarkan melalui akun YouTube Kemenko Perekonomian, Jumat (2/10/2020).
Baca Juga: Wamenkeu Beri Sinyal Pemulihan Ekonomi Sangat Lama
Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan pilkada pun dapat menyerap tenaga kerja yang mana kini tingkat pengganguran mengalami peningkatan.
"Untuk biaya penyelenggaraan Rp19 trilun menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang dilibatkan untuk penyelenggaraan," ujarnya.
Dia mengaku akan terus mengkampanyekan sebuah protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19.
"Namun yang berkaitan langsung adalah kedisiplinan masyarakat. oleh karena itu pemerintah terus dorong operasi yustisi agar disiplin masyarakat bisa dijaga dan kampanye 3M," ujarnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)